Angka ini, menurut Rifai, menjadi beban signifikan bagi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
“APBD Bengkulu Selatan seharusnya bisa lebih difokuskan untuk pembangunan infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan. Dengan kondisi saat ini, gaji PPPK dan honorer membuat ruang fiskal semakin sempit,” jelasnya.
Selain itu, total belanja ASN di Bengkulu Selatan saat ini sudah mencapai 42 persen dari APBD.
Padahal, APBD kabupaten setiap tahunnya hanya sekitar Rp1 triliun, bahkan sering berada di bawah angka tersebut.
Tantangan dan Regulasi Baru
Kepala Bappeda Litbang sekaligus Wakil Ketua TAPD Bengkulu Selatan, Fikri Aljauhari, menambahkan bahwa kondisi keuangan daerah memang masih berat.
Page 2 of 4
