Lebih lanjut, ia menekankan bahwa anggota DPR yang telah dinonaktifkan tidak lagi berhak menerima gaji maupun tunjangan.
“Kami juga akan memproses penonaktifan melalui Mahkamah Kehormatan DPR RI,” tambah Dasco.
Transparansi sebagai Komitmen Publik
Langkah DPR membuka detail gaji dan tunjangan ini dipandang sebagai bentuk tanggung jawab.
Selama ini, publik kerap menyoroti besaran gaji wakil rakyat yang dianggap jauh lebih tinggi dibandingkan rata-rata pendapatan masyarakat.
Dengan adanya transparansi ini, DPR berharap masyarakat memahami komponen yang membentuk pendapatan anggota dewan.
Pada saat yang sama, langkah tersebut juga ditujukan untuk menunjukkan komitmen DPR dalam melakukan reformasi internal, terutama di tengah dorongan efisiensi anggaran negara.
Page 4 of 5
