Khalid Basalamah Kembalikan Dana, KPK Sebut Uang Kuota Haji Bukan Suap

JAKARTA, RBMEDIA.ID – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menegaskan bahwa sejumlah uang yang disita dari pemilik biro perjalanan haji PT Zahra Oto Mandiri atau Uhud Tour, Khalid Zeed Abdullah Basalamah, bukan termasuk kategori suap. Uang tersebut justru menjadi bukti adanya praktik jual beli kuota haji dalam penyelenggaraan ibadah haji tahun 2023–2024 di lingkungan Kementerian Agama (Kemenag). Pelaksana Tugas Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK, Asep Guntur Rahayu, menjelaskan bahwa aliran dana itu berawal dari inisiatif oknum Kemenag yang meminta sejumlah uang percepatan agar jemaah dapat berangkat lebih cepat. “Jadi itu sebetulnya bukan suap, karena inisiatifnya dari si oknum dari Kemenag. ‘Kamu kalau mau berangkat tahun ini, bayar dong uang percepatannya.’ Itu sudah memeras,” ungkap Asep di Gedung Merah Putih KPK, dikutip dari Antaranews.com Kamis (18/9). BACA JUGA : Haaland Pecahkan Rekor 50 Gol Liga Champions Tercepat, Lampaui Legenda Eropa Modus Pemerasan dan Uang Jamaah KPK menyita uang dari Khalid Basalamah sebagai barang bukti yang memperlihatkan adanya transaksi tidak wajar dalam distribusi kuota haji khusus. Menurut Asep, fakta itu menunjukkan bahwa pembagian kuota tidak terjadi secara adil, melainkan disertai permintaan uang oleh pihak tertentu. Khalid, yang juga Ketua Majelis Utama Travel Indonesia Arahan Haji dan Umrah (Mutiara Haji), sebelumnya mengaku telah mengembalikan dana terkait kasus tersebut ke KPK. Dalam sebuah wawancara di kanal YouTube pada 13 September 2025. Ia menjelaskan bahwa uang itu berasal dari setoran 122 jemaah yang berangkat melalui Uhud Tour. Masing-masing jemaah diminta membayar 4.500 dolar AS. Ditambah 37 orang yang diwajibkan menyetor ekstra 1.000 dolar AS agar visa mereka diproses. Setelah pelaksanaan haji berakhir, uang tersebut kemudian dikembalikan oleh pihak perantara, yakni Komisaris PT Muhibbah Mulia Wisata, Ibnu Mas’ud. Perhitungan Kerugian Negara dan Temuan Pansus DPR Kasus dugaan korupsi kuota haji ini mulai diusut KPK pada 9 Agustus 2025. Beberapa hari sebelumnya, KPK sudah meminta keterangan mantan Menteri Agama, Yaqut Cholil Qoumas. BACA JUGA : Kasus Korupsi Perjalanan Dinas Setwan Kaur, Kerugian Negara Membengkak Jadi Rp13 Miliar Tidak hanya itu, KPK juga berkoordinasi dengan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI untuk menghitung kerugian negara. Pada 11 Agustus 2025, KPK mengumumkan kerugian negara dalam kasus ini mencapai lebih dari Rp1 triliun. Bersamaan dengan itu, tiga orang dicegah bepergian ke luar negeri, termasuk Yaqut. Di sisi lain, Panitia Khusus (Pansus) Angket Haji DPR RI juga menemukan kejanggalan serius dalam pembagian kuota tambahan 20.000 jamaah pada 2024. Pemerintah saat itu membagi kuota tambahan menjadi 10.000 untuk haji reguler dan 10.000 untuk haji khusus. Padahal, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 secara jelas mengatur bahwa kuota haji khusus hanya sebesar 8 persen, sedangkan 92 persen lainnya diperuntukkan bagi kuota reguler. Arah Penyelidikan Lebih Lanjut KPK menegaskan bahwa penyidikan masih terus berjalan. Barang bukti berupa uang yang dikembalikan Khalid Basalamah menjadi pijakan penting untuk mengungkap aktor utama dan oknum di balik kasus ini. “Penyidik sita dari ustaz Khalid Basalamah sebagai bukti bahwa memang di dalam pembagian kuota ini ada sejumlah uang yang diminta oleh oknum dari Kemenag,” ujar Asep. Dengan nilai kerugian negara yang fantastis dan dugaan pelanggaran aturan kuota. Kasus ini diperkirakan akan menjadi salah satu penyelidikan terbesar terkait penyelenggaraan ibadah haji. Publik kini menunggu langkah KPK berikutnya dalam menuntaskan perkara yang menyangkut ribuan calon jamaah haji tersebut.

Khalid Basalamah Kembalikan Dana, KPK Sebut Uang Kuota Haji Bukan Suap

Haaland Pecahkan Rekor 50 Gol Liga Champions Tercepat, Lampaui Legenda Eropa

Sekda Definitif Mukomuko Prioritaskan Mutasi dan Pengisian Jabatan Kosong

Related Posts

Kementan Gelontorkan Alsintan Rp5 Miliar ke Seluma, Dorong Modernisasi Pertanian

Polres Kepahiang Sita 50 Liter Miras, Razia Pekat Berhasil Ungkap Judi Online dan Wanita Penunggu Pelanggan

Surat Edaran Lingkungan Dikeluarkan, Gubernur Helmi Tegaskan Larangan Merusak Hutan

Bupati Rifai Bantu Warga Penderita Autoimun di Desa Keban Agung, Pastikan Dukungan Berkelanjutan

BKPSDM Ungkap Kekosongan Jabatan Eselon II, Tiga Posisi Masuk Tahap Final Lelang

Sekda Definitif Mukomuko Prioritaskan Mutasi dan Pengisian Jabatan Kosong

Sosok Arlan, Wali Kota Prabumulih yang Viral Usai Polemik Kepsek SMPN 1

Popular Post

Geger di Seluma! Bocah 1,8 Tahun Keluarkan Cacing dari Mulut dan Hidung

Gubernur Helmi Hasan Lantik 70 Pejabat Pemprov Bengkulu, Ini Daftar Lengkapnya

Pemkab Bengkulu Tengah Mutasi 63 Pejabat Eselon III, Cek di Sini Nama-Namanya

Vonis! Mantan Gubernur Bengkulu Rohidin Mersyah Dihukum 10 Tahun Penjara, Hak Politik Dicabut

Tampang 3 Pelaku Perampokan Pelajar di Seluma dengan Pura-pura Butuh Bantuan, Diringkus Polisi Kurang dari 24 Jam

Categories

Kategori

Recent Posts

Khalid Basalamah Kembalikan Dana, KPK Sebut Uang Kuota Haji Bukan Suap

Haaland Pecahkan Rekor 50 Gol Liga Champions Tercepat, Lampaui Legenda Eropa

Sekda Definitif Mukomuko Prioritaskan Mutasi dan Pengisian Jabatan Kosong

Related Posts

Popular Post

Categories

Kategori

Browse by Tag

Recent Posts