“Kita sedang mencari formula terbaik bersama DPRD Bengkulu Selatan agar belanja pegawai di bawah ketentuan pemerintah pusat,” kata Fikri.
Rifai berharap usulannya agar pemerintah pusat menanggung gaji PPPK dan honorer bisa terealisasi.
Dengan begitu, dana APBD bisa dialokasikan lebih banyak untuk pembangunan yang menyentuh langsung masyarakat.
“Kita ingin memastikan pembangunan di daerah tetap berjalan maksimal. Karena itu, dukungan pusat menjadi sangat penting,” tegas Rifai.
Page 4 of 4
