“Untuk jaminan sosial, tahun 2025 kita meng-cover 75 ribu pekerja rentan. Anggaran yang tersedia Rp2 miliar, sementara kebutuhan total Rp2,7 miliar,” ungkapnya.
Kekurangan anggaran sebesar Rp700 juta akan kembali diajukan ke kementerian terkait agar target perlindungan tetap tercapai.
Sementara itu, Asisten I Setda Provinsi Bengkulu, Khairil Anwar, menambahkan bahwa pemerintah akan segera menyebarkan surat kepada seluruh pejabat dan pihak terkait untuk mempercepat pendataan pekerja rentan.
“Data yang valid sangat dibutuhkan sebagai dasar perencanaan dan penganggaran ke depan,” tegas Khairil.
Melalui program magang ke Jepang dan penguatan jaminan sosial ketenagakerjaan, Pemprov Bengkulu berharap kesejahteraan masyarakat meningkat, sekaligus membuka jalan tenaga kerja lokal menembus pasar internasional secara aman dan berkelanjutan.
