BACA JUGA: Awal September, BMKG Prediksi Hujan Guyur Bengkulu dan Sejumlah Kota Besar
Sri Mulyani menekankan bahwa politik seharusnya dijalankan sebagai perjuangan kolektif dengan tetap mengedepankan moralitas dan etika luhur.
Menurutnya, setiap pejabat negara terikat sumpah konstitusi untuk menjalankan Undang-Undang Dasar 1945, bukan sekadar mengikuti selera pribadi.
Ia juga mengingatkan bahwa ketidakpuasan terhadap undang-undang memiliki jalur penyelesaian hukum, seperti Judicial Review ke Mahkamah Konstitusi atau gugatan ke Mahkamah Agung.
“Itu adalah sistem demokrasi Indonesia yang beradab. Pasti belum dan tidak sempurna. Tugas kita terus memperbaiki kualitas demokrasi dengan beradab, tidak dengan anarki, intimidasi, serta represi,” tegasnya.
