Menurutnya, hal ini berkaitan dengan strategi partai menghadapi kontestasi politik mendatang.
“Ketua DPD 1 Golkar membutuhkan kader yang bisa menjaga 10 kursi di DPRD Provinsi ke depannya,” ujarnya.
Panji menjelaskan, pergantian Sumardi bisa disebabkan oleh evaluasi kinerja yang dianggap belum maksimal dalam mengamankan kebijakan fraksi Golkar di legislatif.
“Kalau dilihat dari kinerja, mungkin ada indikator yang belum terpenuhi. Namun, bisa juga ada faktor subjektif atau dinamika internal partai,” tambahnya.
Akademisi Sebut Proses Terlihat Dipaksakan
Sementara itu, akademisi Universitas Muhammadiyah Bengkulu, Dr. Elfahmi Lubis, menilai proses pergantian ini menimbulkan kegaduhan politik.








