Ia menjelaskan bahwa keputusan tersebut merupakan hasil rapat lintas sektor yang digelar pada awal Februari 2026.
Pertemuan itu melibatkan dinas kesehatan dan dinas sosial se-Provinsi Bengkulu untuk menyikapi data 90.521 peserta nonaktif hasil tracing Kemensos.
Pemerintah daerah kemudian menyepakati pengaktifan dilakukan secara bertahap dengan mempertimbangkan proses validasi data serta kemampuan anggaran masing-masing daerah.
Hingga kini, sekitar 32 ribu data telah berhasil diproses, sementara sisanya masih dalam tahap verifikasi dan penyesuaian pembiayaan.
Pemerintah daerah memprioritaskan warga yang masih masuk dalam desil kesejahteraan 1 hingga 6 agar tetap mendapatkan jaminan kesehatan.








