Menurutnya, peningkatan kualitas aparatur harus dilakukan secara menyeluruh, mulai dari tingkat provinsi hingga kabupaten dan kota.
Namun demikian, Helmi mengakui masih terdapat sejumlah tantangan yang harus segera dibenahi.
Di antaranya adalah rendahnya kesadaran aparatur dalam pelaporan gratifikasi, pengendalian konflik kepentingan yang belum optimal, serta kualitas pelayanan publik yang belum merata di semua daerah.
Tak hanya itu, Pemprov Bengkulu juga menaruh perhatian serius pada mitigasi risiko korupsi, terutama di sektor pengadaan barang dan jasa yang dinilai rawan penyimpangan.
BACA JUGA: Kasus Korupsi Dana Tol Bengkulu Taba Penanjung, Empat Tersangka Resmi Dilimpahkan ke JPU
Page 3 of 5
