Kasus ini menjadi sorotan publik karena menyangkut integritas lembaga perwakilan rakyat daerah.
Publik kini menunggu keputusan pengadilan, sekaligus langkah tegas DPRD dan pemerintah daerah dalam menegakkan prinsip transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan publik.
Dengan status hukum yang semakin jelas, masyarakat berharap penyaluran gaji terhadap pejabat berstatus terdakwa segera ditinjau ulang agar tidak menimbulkan kesan pembiaran terhadap praktik yang bertentangan dengan semangat pemberantasan korupsi.
Page 5 of 5
