“TPP tahun 2026 diberikan untuk 3.743 PNS Seluma. Untuk tenaga PPPK tidak mendapat TPP karena memang tidak diatur dalam ketentuan,” jelas Herman.
Kebijakan ini sekaligus mempertegas bahwa penyaluran TPP harus sejalan dengan aturan pemerintah pusat.
Selain itu, pemerintah daerah juga harus memastikan alokasinya tidak mengganggu pembiayaan program pembangunan prioritas.
Menjaga Keseimbangan Anggaran 2026
Meskipun usulan TPP menjadi salah satu prioritas pembiayaan RAPBD 2026, Pemkab dan DPRD tengah mencari formula terbaik agar penetapan anggaran pegawai tidak mengurangi porsi belanja layanan publik.
Page 4 of 5
