Sementara itu, Ketua DPRD Kabupaten Bengkulu Tengah, Fepi Suheri, S.AP, menyatakan bahwa DPRD akan menindaklanjuti keluhan para ASN.
Pihaknya berencana melakukan koordinasi dengan BKD untuk memastikan ketersediaan anggaran di Kasda.
“Kalau memang anggarannya ada, tentu harus dibayarkan. Itu sudah menjadi kesepakatan bersama. Setahu saya, TPP tahun 2025 telah dianggarkan untuk 11 bulan,” kata Fepi.
Namun demikian, ia juga mengakui bahwa kondisi fiskal daerah saat ini memang berdampak pada terganggunya sejumlah rencana kegiatan dan realisasi APBD.
Oleh karena itu, DPRD akan mendorong evaluasi menyeluruh agar kebijakan yang diambil tetap adil dan proporsional bagi seluruh pihak.
Page 5 of 5
