Ribuan THLT Lebong Dirumahkan Awal 2026, di Tengah Ketidakjelasan Seleksi PPPK

LEBONG, RBMEDIA.ID - Mengawali tahun 2026, hampir seribu Tenaga Harian Lepas Terdaftar (THLT) di Kabupaten Lebong harus menghadapi kenyataan pahit. Mereka terpaksa dirumahkan sejak akhir Desember 2025 setelah kontrak kerja tidak lagi diperpanjang. Kebijakan ini diterapkan di tengah belum jelasnya jadwal pelaksanaan seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) tahap II yang sebelumnya telah diikuti pendaftarannya oleh ratusan THLT. Tak hanya THLT yang telah mendaftar seleksi PPPK tahap II, kebijakan tersebut juga berdampak pada peserta PPPK paruh waktu yang masih berproses serta THLT yang belum masuk dalam database Badan Kepegawaian Negara (BKN). BACA JUGA : Masuki Musim Cuaca Ekstrem, BPBD Kepahiang Petakan 62 Titik Rawan Longsor dan Banjir Jika diakumulasi, jumlah tenaga non ASN yang dirumahkan diperkirakan mendekati angka seribu orang. Kondisi ini menjadi pukulan berat, mengingat sebagian besar dari mereka telah mengabdi bertahun-tahun di berbagai Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemerintah Kabupaten Lebong. Kebijakan Penghentian Kontrak Tenaga Non ASN Penghentian kontrak tenaga non ASN di Kabupaten Lebong secara resmi tertuang dalam Surat Edaran Sekretaris Daerah Kabupaten Lebong Nomor S-100.3.4/8/BKPSDM-2/2025. Surat tersebut menegaskan larangan pengangkatan maupun perpanjangan kontrak tenaga non ASN mulai 1 Januari 2026. Melalui edaran ini, seluruh kepala OPD dilarang mengangkat tenaga non ASN dengan sebutan apa pun, baik THLT, Tenaga Kerja Sukarela (TKS), maupun istilah lainnya. Larangan tersebut merupakan tindak lanjut dari kebijakan nasional terkait penataan tenaga non ASN yang tengah digencarkan pemerintah pusat. Pelaksana Tugas Kepala BKPSDM Kabupaten Lebong, Reko Haryanto, membenarkan penerapan kebijakan tersebut. Ia menyatakan bahwa surat edaran sudah disampaikan secara resmi kepada seluruh OPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lebong. BACA JUGA : Genangan Setinggi Lutut, Hujan Lebat Akibatkan Puluhan Motor Mogok di Rawa Makmur “Iya, surat edaran sudah kami sampaikan ke masing-masing OPD. Terhitung 1 Januari 2026, seluruh kepala OPD dilarang mengangkat tenaga non ASN atau THLT,” ujar Reko dikutip dari KORANRB.ID. Nasib THLT dan Menunggu Kepastian PPPK Reko menjelaskan, kebijakan ini juga berdampak langsung pada THLT yang telah mendaftar seleksi PPPK tahap II. Meskipun mereka sudah terdaftar sebagai peserta, hingga akhir 2025 belum ada kepastian jadwal seleksi lanjutan. “THLT yang sudah mendaftar seleksi PPPK tahap II, terhitung 31 Desember 2025 dirumahkan sampai ada informasi lebih lanjut,” tegasnya. Sebelumnya, Sekretaris Daerah Kabupaten Lebong, Dr. H. Syarifudin, menegaskan bahwa pemerintah daerah hanya menjalankan regulasi yang berlaku. Ia menyebutkan bahwa apabila gaji tenaga honorer masih dianggarkan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) tahun 2026, maka hal tersebut berpotensi menjadi temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Selain itu, dalam surat edaran juga ditegaskan bahwa kepala perangkat daerah yang masih melakukan pengangkatan tenaga non ASN untuk mengisi jabatan ASN akan dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Tanggung jawab sepenuhnya dibebankan kepada pimpinan OPD bersangkutan. Pemerintah Kabupaten Lebong berharap kebijakan ini dapat dipahami sebagai bagian dari penataan sistem kepegawaian nasional. Sementara itu, para THLT yang dirumahkan masih menunggu kepastian dan kejelasan terkait nasib mereka melalui jalur seleksi PPPK ke depan.

Masuki Musim Cuaca Ekstrem, BPBD Kepahiang Petakan 62 Titik Rawan Longsor dan Banjir

Awal Tahun 2026, Bulog Bengkulu Pastikan Pasokan Beras Aman dan Harga Terkendali

Related Posts

Disdikbud Mukomuko Rotasi Kepala Sekolah PAUD hingga SMP, Ini Alasannya

Bengkulu Dilanda Cuaca Ekstrem, Pohon Tumbang dan Atap Rumah Terbang

Satpol PP Mukomuko Perketat Pengawasan Karaoke, Tegaskan Larangan Penjualan Miras

Pemkot Bengkulu Hentikan Sementara Pembangunan Eks Pasar Mambo, Ini Dasar Hukumnya

Jaksa Beberkan Kerugian Rp2,8 Miliar dalam Sidang Korupsi DAK Kaur

Awal Tahun 2026, Bulog Bengkulu Pastikan Pasokan Beras Aman dan Harga Terkendali

6 Ruko Terbakar di Pasar Tais, Bupati dan Wabup Seluma Beri Dukungan dan Bantuan

Popular Post

Geger di Seluma! Bocah 1,8 Tahun Keluarkan Cacing dari Mulut dan Hidung

Gubernur Helmi Hasan Lantik 70 Pejabat Pemprov Bengkulu, Ini Daftar Lengkapnya

Pemkab Bengkulu Tengah Mutasi 63 Pejabat Eselon III, Cek di Sini Nama-Namanya

Vonis! Mantan Gubernur Bengkulu Rohidin Mersyah Dihukum 10 Tahun Penjara, Hak Politik Dicabut

Tampang 3 Pelaku Perampokan Pelajar di Seluma dengan Pura-pura Butuh Bantuan, Diringkus Polisi Kurang dari 24 Jam

Categories

Kategori

Recent Posts

Ribuan THLT Lebong Dirumahkan Awal 2026, di Tengah Ketidakjelasan Seleksi PPPK

Kebijakan Penghentian Kontrak Tenaga Non ASN

Masuki Musim Cuaca Ekstrem, BPBD Kepahiang Petakan 62 Titik Rawan Longsor dan Banjir

Awal Tahun 2026, Bulog Bengkulu Pastikan Pasokan Beras Aman dan Harga Terkendali

Related Posts

Popular Post

Categories

Kategori

Browse by Tag

Recent Posts