Karena itu, kebijakan yang diambil pemerintah dinilai tidak mencerminkan rasa keadilan dan kemanusiaan.
“Kami bukan sekadar menuntut pekerjaan, tetapi juga keberlanjutan pelayanan publik yang selama ini kami jalankan,” tegasnya.
Para demonstran menegaskan akan terus menyuarakan aspirasi mereka hingga pemerintah daerah memberikan solusi konkret.
Mereka berharap dialog terbuka segera dilakukan agar polemik perumahan tenaga honorer di Kabupaten Seluma dapat diselesaikan secara adil, manusiawi, dan sesuai ketentuan yang berlaku.








