Anggota Komisi I DPRD Lebong, Suan, meminta pemerintah daerah segera memberikan kejelasan agar keresahan para honorer tidak berlarut-larut.
Menurutnya, pemerintah daerah perlu bersikap transparan dan rasional dalam menentukan arah kebijakan kepegawaian ke depan.
Apalagi, kondisi keuangan daerah saat ini dinilai cukup berat, khususnya pada pos belanja pegawai yang telah melampaui batas regulasi.
“Pemerintah daerah, khususnya Bupati, seharusnya segera menyampaikan keputusan resmi agar ratusan honorer yang dirumahkan tidak terus berada dalam ketidakpastian,” tegas Suan.
Ia menambahkan, kejelasan kebijakan sangat penting agar para honorer dapat mengambil langkah terbaik bagi masa depan mereka, baik menunggu proses PPPK maupun mencari alternatif pekerjaan lain.
