Langkah efisiensi ini sekaligus menjadi bentuk reformasi dalam tata kelola penyelenggaraan haji nasional.
Dengan pembentukan Kementerian Haji dan Umrah, Prabowo ingin urusan haji berada di bawah koordinasi pejabat setingkat menteri agar koordinasi dengan pihak Kerajaan Arab Saudi berjalan lebih efektif.
“Kementerian ini dibentuk karena pemerintah Arab Saudi menginginkan mitra setingkat menteri dalam urusan haji. Jadi kita menyesuaikan agar koordinasi lebih cepat dan kebijakan lebih solid,” jelas Presiden.
Kampung Indonesia di Mekah, Bukti Diplomasi yang Berhasil
Selain membahas efisiensi haji, Presiden Prabowo juga mengungkap capaian penting lain dalam hubungan diplomatik Indonesia dan Arab Saudi.
Page 3 of 5
