“Kalau seleksi ini tetap dipaksakan, lebih dari 60 persen APBD 2026 akan terserap untuk belanja pegawai. Sementara APBD kita tahun depan diperkirakan tidak sampai Rp1 triliun. Kalau itu terjadi, maka anggaran pembangunan dan pelayanan publik lainnya tidak akan berjalan optimal,” tegas Bupati Teddy.
Sebagai bentuk penyesuaian fiskal, Pemkab Seluma sebelumnya telah memangkas Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) bagi 3.743 ASN.
Anggaran TPP yang semula mencapai Rp58 miliar dipotong sekitar 30 persen atau setara Rp17,4 miliar, sehingga tersisa Rp40,6 miliar untuk tahun anggaran 2026.
Skema Outsourcing Jadi Opsi Sementara
Di tengah ketidakpastian tersebut, Pemkab Seluma mulai melirik skema outsourcing atau tenaga alih daya sebagai solusi sementara untuk mengisi kekosongan tenaga kerja pada 2026.
