“Kami turun ke lapangan, tidak ada plasma. Nol,” tegasnya.
Yaumil menambahkan bahwa terdapat indikasi perusahaan pernah beroperasi tanpa izin, namun pemerintah disebutnya tidak bertindak tegas.
“Menurut pandangan kami setelah kami tahu data, perusahaan sempat tidak punya izin. Pemerintah diam saja,” katanya.
Ia menegaskan bahwa Pansus tidak berpihak pada salah satu pihak.
“Apabila masyarakat salah tetap salah. Begitupun kalau masyarakat benar tetap katakan benar. Hak perusahaan juga perlu dibela,” ujarnya.
Kritik WALHI: Negara Absen dalam Konflik
Direktur WALHI Bengkulu, Dodi Faisal, secara keras mengecam lemahnya respons pemerintah terhadap konflik yang telah berlangsung lebih dari 13 tahun tersebut.








