Mereka menekankan pentingnya langkah nyata pemerintah untuk menghentikan konflik agraria.
Beberapa tuntutan utama yang disuarakan antara lain:
• Mendesak Gubernur Bengkulu melaksanakan Reforma Agraria Sejati.
• Menghentikan praktik perampasan tanah, kriminalisasi, dan intimidasi terhadap petani, nelayan, serta masyarakat adat.
• Melakukan moratorium seluruh izin perusahaan di Bengkulu.
• Mencabut izin korporasi yang terbukti merampas tanah rakyat dan merusak lingkungan.
• Menyusun kebijakan tata kelola agraria yang berorientasi pada kedaulatan pangan rakyat, bukan kepentingan korporasi.
“Kita akan terus suarakan suara petani Bengkulu,” tambah Julius.
Konflik di Pino Raya Masih Memanas
Konflik di Kecamatan Pino Raya, Bengkulu Selatan, menjadi salah satu sorotan utama.
Page 3 of 5
