Keuangan Daerah Terbatas, Pemkab Seluma Sesuaikan Gaji PPPK Paruh Waktu dengan Kemampuan OPD

SELUMA, RBMEDIA.ID – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Seluma memastikan bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran (TA) 2026 tidak akan mampu membayar penuh gaji Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) paruh waktu. Penjabat (Pj) Sekretaris Daerah (Sekda) Seluma, Deddy Ramdhani, mengungkapkan hal tersebut pada Senin, 20 Oktober 2025. Menurut Deddy, ketentuan dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Permen PAN-RB) Nomor 16 Tahun 2025 mewajibkan pemerintah daerah membayar gaji PPPK paruh waktu sesuai Upah Minimum Provinsi (UMP) atau Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK). Namun, kondisi keuangan Kabupaten Seluma belum memungkinkan untuk memenuhi ketentuan tersebut secara penuh. BACA JUGA: Kasus Gigitan Anjing Liar Terjadi Lagi di Bengkulu, Pemerintah Diminta Bertindak Cepat Kasus Rabies “Daerah jelas tidak mampu membayar gaji tenaga PPPK paruh waktu sesuai dengan besaran UMP yang berlaku saat ini, yakni sekitar Rp 2,6 juta per bulan. Anggarannya memang tidak tersedia,” ujar Deddy, dikutip dari KORANRB.ID. Gaji Disesuaikan dengan Kemampuan OPD Karena keterbatasan anggaran, Pemkab Seluma akan menyesuaikan pembayaran gaji PPPK paruh waktu dengan kemampuan keuangan masing-masing Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Menurut Deddy, langkah ini merupakan upaya realistis agar daerah tetap bisa mempekerjakan tenaga PPPK tanpa mengganggu stabilitas fiskal daerah. “Nantinya pembayaran gaji akan disesuaikan dengan kemampuan keuangan OPD masing-masing. Meski tidak sesuai UMP, kami ingin memastikan mereka tetap mendapat imbalan yang proporsional dan tidak memberatkan keuangan daerah,” jelasnya. Ia juga menambahkan bahwa pembayaran gaji PPPK paruh waktu seharusnya bersifat fleksibel dan tidak terpaku sepenuhnya pada aturan nominal yang ditetapkan pusat. Dengan demikian, setiap OPD diberi ruang menyesuaikan besaran gaji berdasarkan alokasi anggaran yang tersedia. 280 Formasi PPPK Paruh Waktu Menunggu Penempatan Berdasarkan data dari Pemerintah Kabupaten Seluma, terdapat sekitar 280 formasi PPPK paruh waktu yang telah diajukan dan dilaporkan kepada Badan Kepegawaian Negara (BKN). BACA JUGA : Gubernur Helmi Hasan Lantik 70 Pejabat Pemprov Bengkulu, Ini Daftar Lengkapnya Mereka merupakan tenaga honorer yang telah lama mengabdi dan masuk dalam database nasional, namun belum lolos seleksi CPNS maupun PPPK tahap sebelumnya. “Usulan sudah kami kirim ke BKN dan saat ini masih menunggu penerbitan Nomor Induk (NI) sebelum mereka bisa ditempatkan di masing-masing OPD,” terang Deddy. Pemkab Seluma berharap kebijakan pengangkatan PPPK paruh waktu ini dapat memberikan kepastian kerja dan penghasilan bagi tenaga honorer yang selama ini berperan penting dalam pelayanan publik, terutama di sektor pendidikan, kesehatan, dan administrasi perkantoran. Pemkab Minta Dukungan Pemerintah Pusat Deddy menegaskan, Pemkab Seluma terus berkoordinasi dengan Kementerian PAN-RB dan Kementerian Keuangan untuk mencari solusi jangka panjang agar pembiayaan gaji PPPK paruh waktu dapat lebih ideal. “Kami berharap ada dukungan kebijakan dari pemerintah pusat agar daerah tidak terbebani secara fiskal. Tenaga PPPK paruh waktu ini juga berperan penting dalam mendukung pelayanan publik di daerah,” tutupnya. Dengan langkah penyesuaian dan koordinasi yang intensif, Pemkab Seluma berupaya agar tenaga honorer yang diangkat menjadi PPPK paruh waktu tetap mendapatkan hak mereka secara adil tanpa mengorbankan stabilitas keuangan daerah.

Keuangan Daerah Terbatas, Pemkab Seluma Sesuaikan Gaji PPPK Paruh Waktu dengan Kemampuan OPD

Kasus Gigitan Anjing Liar Terjadi Lagi di Bengkulu, Pemerintah Diminta Bertindak Cepat Kasus Rabies

Prabowo Ingin Biaya Haji Turun, Waktu Tunggu Dipangkas Jadi 26 Tahun

Related Posts

Imbas Kasus Timothy, Tiga Koas Unud Dikeluarkan dari RSUP Ngoerah

Misteri Kantong Plastik: Isinya Jasad Bayi Perempuan, Polisi Telusuri Jejak Pelaku

Penerima Bansos Punya Mobil dan Rumah Mewah, Dinsos Kepahiang Tempel Stiker ‘Keluarga Miskin

Rp13 Triliun Hasil Korupsi, Prabowo: Bisa Bangun 600 Kampung Nelayan dan Renovasi 8.000 Sekolah

Prabowo Ingin Biaya Haji Turun, Waktu Tunggu Dipangkas Jadi 26 Tahun

Prabowo Ingin Biaya Haji Turun, Waktu Tunggu Dipangkas Jadi 26 Tahun

Rp13 Triliun Hasil Korupsi, Prabowo: Bisa Bangun 600 Kampung Nelayan dan Renovasi 8.000 Sekolah

Popular Post

Geger di Seluma! Bocah 1,8 Tahun Keluarkan Cacing dari Mulut dan Hidung

Pemkab Bengkulu Tengah Mutasi 63 Pejabat Eselon III, Cek di Sini Nama-Namanya

Gubernur Helmi Hasan Lantik 70 Pejabat Pemprov Bengkulu, Ini Daftar Lengkapnya

Vonis! Mantan Gubernur Bengkulu Rohidin Mersyah Dihukum 10 Tahun Penjara, Hak Politik Dicabut

Tampang 3 Pelaku Perampokan Pelajar di Seluma dengan Pura-pura Butuh Bantuan, Diringkus Polisi Kurang dari 24 Jam

Categories

Kategori

Recent Posts

Keuangan Daerah Terbatas, Pemkab Seluma Sesuaikan Gaji PPPK Paruh Waktu dengan Kemampuan OPD

Kasus Gigitan Anjing Liar Terjadi Lagi di Bengkulu, Pemerintah Diminta Bertindak Cepat Kasus Rabies

Prabowo Ingin Biaya Haji Turun, Waktu Tunggu Dipangkas Jadi 26 Tahun

Related Posts

Popular Post

Categories

Kategori

Browse by Tag

Recent Posts