BENGKULU, RBMEDIA.ID – Ketua Umum DPP Partai Persatuan Pembangunan bersikap tegas.
Muswil PPP Provinsi Bengkulu tetap digelar sesuai agenda. Keputusan itu diambil meski delapan DPC menyatakan penolakan.
Sebagian pengurus bahkan memilih tidak hadir. Ketum PPP H. Muhammad Mardiono menilai situasi tersebut wajar.
Ia menyebut dinamika internal sebagai bagian dari demokrasi. Namun, ia menegaskan satu hal penting.
Konstitusi partai tidak boleh dikalahkan oleh perbedaan sikap.
“Muswil ini amanat konstitusi partai dan harus berjalan,” tegas Mardiono, seperti dilansir KORANRB.ID.
Pernyataan itu disampaikan usai membuka Muswil ke X PPP Bengkulu.
Kegiatan berlangsung di Hotel Nala Sea Side, Kamis (5/2/2026).
Menurut Mardiono, PPP bukan partai yang dibangun untuk kepentingan pribadi.
Partai ini lahir dari ide, gagasan, dan nilai perjuangan.
Ia menolak anggapan bahwa Muswil hanya soal perebutan jabatan.
Bagi Ketum PPP, esensi partai jauh lebih besar.
“PPP tidak didirikan untuk berebut ketua atau sekretaris,” katanya.
Ketum PPP menegaskan tujuan utama partai adalah kemaslahatan umat.
Serta memperjuangkan kepentingan rakyat secara luas.
Ia juga menyinggung soal perbedaan pendapat di internal partai.
Menurutnya, tidak ada pemimpin yang disukai semua pihak.
Namun, setelah keputusan diambil, seluruh kader wajib patuh.
Tidak ada ruang pembangkangan dalam organisasi.
“Keputusan organisasi harus diikuti oleh kita semua,” ujarnya.
Menanggapi absennya delapan DPC, Mardiono mempertanyakan loyalitas kader.
Ia menyebut kesetiaan diukur dari kepatuhan pada konstitusi.
Ketum PPP memastikan partai memiliki mekanisme sanksi yang jelas.
Semua telah diatur dalam AD/ART dan peraturan internal.
“Ini partai lama. Semua mekanisme sudah lengkap,” tegasnya.
Ia juga membantah isu tidak dilibatkannya sekretaris jenderal.
Menurutnya, seluruh pengurus telah diundang secara resmi.
Jika ada yang tidak terlibat, itu merupakan pilihan pribadi.
Bukan keputusan struktural partai.
“Bukan tidak dilibatkan, tapi belum mau terlibat,” katanya.
Mardiono menegaskan struktur kepemimpinan PPP sudah jelas.
Ketua umum menentukan arah kebijakan partai.
Sementara sekretaris jenderal mengelola administrasi organisasi.
Pembagian tugas berjalan konstitusional.
Ke depan, Ketum PPP meminta PPP Bengkulu fokus agenda besar.
Targetnya memperkuat basis suara rakyat.
Ia ingin PPP Bengkulu hadir nyata di tengah masyarakat.
Bukan terjebak konflik internal berkepanjangan.
“Kita ingin suara signifikan untuk memperjuangkan rakyat Bengkulu,” pungkasnya.
