Situasi ini pun mendapat sorotan dari tokoh pemuda Mukomuko, Weri Trikusumaria, yang menilai pemerintah daerah perlu mengambil langkah lebih progresif.
“Kami berharap dengan adanya situasi ini Bupati mampu harus menimbang opsi diskresi untuk menyelesaikan masalah tenaga honorer non-database. Mereka sudah terlalu lama mengabdi, tetapi statusnya belum jelas karena masih menunggu keputusan pusat,” tegas Weri.
Desakan Penggunaan Diskresi dan Kritik atas Komunikasi Pemda
Menurut Weri, proses yang selama ini dilakukan pemerintah daerah hanya sebatas pemantauan administratif.
Tidak ada langkah konkret yang mampu mempercepat keputusan dari pemerintah pusat.
Page 2 of 5
