Jelang Batas Waktu KPK, Sekitar 160 Pejabat Pemprov Bengkulu Belum Laporkan LHKPN

BENGKULU, RBMEDIA.ID - Tingkat kepatuhan pejabat daerah di Provinsi Bengkulu dalam melaporkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) tahun pelaporan 2025 masih tergolong rendah. Padahal, batas akhir penyampaian laporan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tinggal menghitung waktu, yakni hingga 31 Maret 2026. Data rekapitulasi pelaporan LHKPN KPK per 27 Februari 2026 menunjukkan masih banyak pejabat di lingkungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Bengkulu yang belum menyampaikan laporan kekayaannya. BACA JUGA :Pertamina Jamin Ketersediaan BBM dan LPG di Bengkulu, Warga Diminta Tidak Panik Kondisi tersebut menjadi perhatian pemerintah daerah karena pelaporan LHKPN merupakan kewajiban bagi penyelenggara negara sebagai bentuk transparansi dan akuntabilitas. Inspektur Provinsi Bengkulu, Dr. H Heru Susanto, mengungkapkan bahwa dari total 404 pejabat yang tercatat sebagai wajib lapor di lingkungan Pemprov Bengkulu, sebanyak 196 orang saat itu masih berstatus belum menyampaikan laporan. Dengan angka tersebut, tingkat kepatuhan pelaporan baru mencapai sekitar 36,63 persen. “Kita terus mendorong agar para pejabat yang wajib lapor segera menyampaikan LHKPN. Waktunya masih ada sebelum batas akhir 31 Maret,” ujar Heru, dikutip dari KORANRB.ID. Jumlah Pejabat Belum Melapor Mulai Berkurang Meski tingkat kepatuhan masih tergolong rendah, pemerintah daerah mencatat adanya perkembangan positif dalam beberapa waktu terakhir. Berdasarkan data terbaru yang dihimpun Inspektorat Provinsi Bengkulu, jumlah pejabat yang belum melapor mulai berkurang. Jika sebelumnya tercatat hampir dua ratus pejabat belum melaporkan LHKPN, kini jumlah tersebut menurun menjadi sekitar 160 orang. Pemerintah daerah pun terus mengingatkan para pejabat agar segera menyelesaikan kewajiban tersebut sebelum tenggat waktu berakhir. Selain itu, Inspektorat juga melakukan pemantauan secara berkala terhadap proses pelaporan melalui sistem elektronik LHKPN yang dikelola KPK. BACA JUGA: Diduga Korban TPPO di Kamboja, Warga Kepahiang Segera Dipulangkan ke Bengkulu Kepatuhan Rendah Juga Terjadi di Beberapa Daerah Tidak hanya di lingkungan Pemprov Bengkulu, tingkat kepatuhan pelaporan LHKPN yang rendah juga terjadi di sejumlah instansi pemerintah daerah lainnya di Provinsi Bengkulu. Bahkan beberapa daerah masih mencatat tingkat kepatuhan di bawah 20 persen. Data sementara menunjukkan Pemerintah Kabupaten Mukomuko baru mencapai tingkat kepatuhan sekitar 15,38 persen. Sementara itu, Pemerintah Kabupaten Kepahiang berada di angka 13,79 persen, dan PT Bank Bengkulu mencatatkan tingkat pelaporan sekitar 12,12 persen. Di sisi lain, beberapa daerah menunjukkan capaian yang lebih baik. Pemerintah Kabupaten Bengkulu Selatan tercatat memiliki tingkat kepatuhan tertinggi dengan angka sekitar 61,29 persen. Posisi tersebut kemudian disusul oleh Kabupaten Lebong yang mencapai sekitar 51 persen. “Kami masih optimistis sebelum 31 Maret nanti pelaporannya bisa tuntas 100 persen, khususnya di lingkungan Pemprov Bengkulu,” tambah Heru. Ia juga menjelaskan bahwa sebagian laporan yang sudah masuk saat ini masih berada dalam tahap verifikasi oleh KPK. Proses tersebut merupakan pemeriksaan administratif terhadap dokumen yang diunggah melalui sistem LHKPN dan dapat memakan waktu hingga 60 hari kerja setelah laporan disubmit. Karena itu, para pejabat diingatkan untuk memastikan kelengkapan dokumen, termasuk surat kuasa bagi pelapor baru atau yang mengalami perubahan data pribadi maupun keluarga, agar proses verifikasi dapat berjalan lancar.

Jelang Batas Waktu KPK, Sekitar 160 Pejabat Pemprov Bengkulu Belum Laporkan LHKPN

Turun Rp25.000 per Gram, Simak Tabel Harga Emas Antam Jumat Pagi Ini di Sini

Eks Direktur Perumda Tirta Hidayah Bengkulu Bantah Tuduhan Aliran Uang

Related Posts

Kabar Gembira! THR ASN Pemkab Mukomuko Dipastikan Cair 100 Persen

Libur Lebaran Sekolah di Kota Bengkulu Dimulai 16 Maret, Ini Jadwal Masuknya

Eks Direktur Perumda Tirta Hidayah Bengkulu Bantah Tuduhan Aliran Uang

Pertamina Jamin Ketersediaan BBM dan LPG di Bengkulu, Warga Diminta Tidak Panik

Diduga Korban TPPO di Kamboja, Warga Kepahiang Segera Dipulangkan ke Bengkulu

Eks Direktur Perumda Tirta Hidayah Bengkulu Bantah Tuduhan Aliran Uang

Libur Lebaran Sekolah di Kota Bengkulu Dimulai 16 Maret, Ini Jadwal Masuknya

Popular Post

Geger di Seluma! Bocah 1,8 Tahun Keluarkan Cacing dari Mulut dan Hidung

Gubernur Helmi Hasan Lantik 70 Pejabat Pemprov Bengkulu, Ini Daftar Lengkapnya

Pemkab Bengkulu Tengah Mutasi 63 Pejabat Eselon III, Cek di Sini Nama-Namanya

Vonis! Mantan Gubernur Bengkulu Rohidin Mersyah Dihukum 10 Tahun Penjara, Hak Politik Dicabut

Tampang 3 Pelaku Perampokan Pelajar di Seluma dengan Pura-pura Butuh Bantuan, Diringkus Polisi Kurang dari 24 Jam

Categories

Kategori

Recent Posts

Jelang Batas Waktu KPK, Sekitar 160 Pejabat Pemprov Bengkulu Belum Laporkan LHKPN

Turun Rp25.000 per Gram, Simak Tabel Harga Emas Antam Jumat Pagi Ini di Sini

Eks Direktur Perumda Tirta Hidayah Bengkulu Bantah Tuduhan Aliran Uang

Related Posts

Popular Post

Categories

Kategori

Browse by Tag

Recent Posts