Mereka menganggap perlu dilakukan pemeriksaan menyeluruh karena diduga terdapat pola kerja sama yang tidak sehat antara unsur pimpinan DPRD dan pihak eksekutif.
Selain itu, forum meminta Presiden melalui Kementerian Keuangan menurunkan auditor profesional independen untuk mengaudit APBD 2024 dan 2025.
Audit tersebut dinilai penting karena forum menduga telah terjadi kebocoran anggaran yang berpotensi merugikan keuangan negara dan mencederai kepercayaan publik terhadap pemerintah daerah.
Tuntutan terakhir menekankan pentingnya transparansi penggunaan APBD tahun 2026.
Forum menegaskan bahwa seluruh anggaran daerah berasal dari uang rakyat, sehingga penggunaannya harus dapat dipertanggungjawabkan secara terbuka.
Page 4 of 5
