Mereka diminta menyerahkan laporan tertulis terkait besaran produksi Crude Palm Oil (CPO) per bulan, penggunaan BBM, serta daftar kendaraan alat berat yang dimiliki.
“Kemarin sudah kita serahkan surat. Minggu depan kita minta seluruh perusahaan menyampaikan laporan pendukung yang menjadi bahan penelitian optimalisasi administrasi PAD,” ujar Riki dikutip dari KORANRB.ID.
Ia menegaskan bahwa pendataan ini bertujuan meningkatkan keakuratan administrasi perpajakan di Bengkulu.
Hal ini juga untuk memastikan perusahaan tidak menggunakan BBM bersubsidi yang semestinya diperuntukkan bagi masyarakat umum.








