Namun pada pertemuan berikutnya, jumlah penolak berkurang drastis.
“Ada pernyataan dari oknum yang mengatakan kalau tidak setuju, tanah akan tetap diambil dan tidak dapat ganti rugi. Ini yang membuat warga tertekan,” ujarnya.
Warga berharap pemerintah dan pihak terkait membuka kembali ruang musyawarah yang adil, transparan, serta memberikan kesempatan negosiasi yang layak.
Mereka menegaskan tidak menolak pembangunan, namun menuntut keadilan dalam penetapan ganti rugi sesuai hak masyarakat.








