Ganti Rugi Lahan Proyek Kolam Retensi BWSS VII Dipersoalkan, Warga Desak Musyawarah Ulang

BENGKULU, RBMEDIA.ID – Rencana pembangunan kolam retensi oleh Balai Wilayah Sungai Sumatera (BWSS) VII Bengkulu di Kecamatan Sungai Serut dan Kecamatan Ratu Agung menuai penolakan dari warga terdampak. Penolakan tersebut muncul karena masyarakat menilai proses ganti rugi lahan tidak dilakukan secara transparan dan mengabaikan prinsip musyawarah. Sebanyak 15 warga dari tiga kelurahan, yakni Sawah Lebar Baru, sebagian Tanjung Agung, dan Suka Merindu, secara tegas menyatakan keberatan terhadap mekanisme konsinyasi yang dijalankan dalam proyek strategis nasional tersebut. BACA JUGA: Larangan Keras Truk Batu Bara di Siang Hari, Pemprov Bengkulu Berlakukan Pengawasan Ketat Mereka menilai tahapan musyawarah yang seharusnya menjadi dasar penetapan ganti rugi tidak pernah dilakukan sebagaimana mestinya. Warga Nilai Musyawarah Hanya Formalitas Juru bicara warga, Supriyanto, menegaskan bahwa penolakan yang disampaikan bukan terhadap pembangunan kolam retensi, melainkan terhadap proses konsinyasi ganti rugi yang dinilai cacat prosedur. Menurutnya, seluruh warga yang hadir dalam tahapan tersebut merupakan pemilik lahan yang terdampak langsung. “Yang kami tolak adalah proses konsinyasi, karena konsinyasi itu harus melalui tahapan musyawarah. Faktanya, musyawarah yang melibatkan BPN Kota Bengkulu dan tim Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) itu tidak pernah terjadi,” ujar Supriyanto, dikutip dari KORANRB.ID. Ia menjelaskan, warga hanya diminta hadir untuk menerima surat yang berisi nilai ganti rugi. Dalam proses tersebut, warga tidak diberikan ruang dialog untuk menyampaikan keberatan atau melakukan negosiasi. “Kami tidak diberi kesempatan bicara. Tidak ada timbal balik, tidak ada negosiasi. Kami hanya disodorkan nilai harga dan diminta menyatakan setuju atau tidak,” ungkapnya. Nilai Ganti Rugi Dipertanyakan, Warga Merasa Dirugikan Lebih lanjut, Supriyanto mengungkapkan bahwa dalam pertemuan yang disebut sebagai musyawarah, tim Badan Pertanahan Nasional (BPN) dan KJPP justru berada di ruangan terpisah. BACA JUGA : Pelantikan Pejabat Eselon II Bengkulu Dijadwalkan Januari 2026, Ini Pertimbangannya Warga yang menolak nilai ganti rugi diarahkan ke ruangan KJPP, namun tetap tidak mendapatkan penjelasan rinci. “KJPP hanya menyampaikan bahwa nilai tersebut berdasarkan penilaian independen mereka, tapi tidak pernah dijelaskan dasar penilaiannya, seperti pembanding harga tanah di sekitar lokasi,” jelasnya. Akibatnya, nilai ganti rugi yang ditawarkan dinilai sangat rendah. Beberapa warga bahkan menerima penawaran sebesar Rp69.000 hingga Rp70.000 per meter persegi, termasuk untuk lahan yang berada di kawasan perkotaan. “Itu jelas tidak adil. Ada ibu-ibu yang tanahnya ditaksir Rp150 juta, padahal dia membeli tanah itu seharga Rp250 juta,” kata Supriyanto. Ia menambahkan, ketika bukti transaksi jual beli ditunjukkan, nilai ganti rugi langsung naik menjadi Rp523.000 per meter persegi. Hal ini semakin menimbulkan pertanyaan di kalangan warga. “Dasarnya apa? Kenapa bisa langsung naik setelah ada bukti? Ini yang membuat kami menilai prosesnya tidak transparan,” tegasnya. Selain itu, Supriyanto juga menyoroti adanya dugaan tekanan psikologis terhadap warga. Ia menyebut, pada pertemuan pertama 15 Desember, sebagian besar warga menolak. Namun pada pertemuan berikutnya, jumlah penolak berkurang drastis. “Ada pernyataan dari oknum yang mengatakan kalau tidak setuju, tanah akan tetap diambil dan tidak dapat ganti rugi. Ini yang membuat warga tertekan,” ujarnya. Warga berharap pemerintah dan pihak terkait membuka kembali ruang musyawarah yang adil, transparan, serta memberikan kesempatan negosiasi yang layak. Mereka menegaskan tidak menolak pembangunan, namun menuntut keadilan dalam penetapan ganti rugi sesuai hak masyarakat.

Ganti Rugi Lahan Proyek Kolam Retensi BWSS VII Dipersoalkan, Warga Desak Musyawarah Ulang

Lomba Konten Kreator Wisata Bengkulu Resmi Berakhir, Ini Para Pemenangnya

Mayat Pria Berpakaian Hitam Ditemukan Mengapung di Sungai Serut Bengkulu

Related Posts

Pilkada Langsung Dinilai Tepat, Money Politik Salah Elit

Disdikbud Mukomuko Rotasi Kepala Sekolah PAUD hingga SMP, Ini Alasannya

Bengkulu Dilanda Cuaca Ekstrem, Pohon Tumbang dan Atap Rumah Terbang

Satpol PP Mukomuko Perketat Pengawasan Karaoke, Tegaskan Larangan Penjualan Miras

Pemkot Bengkulu Hentikan Sementara Pembangunan Eks Pasar Mambo, Ini Dasar Hukumnya

Mayat Pria Berpakaian Hitam Ditemukan Mengapung di Sungai Serut Bengkulu

Hindari Macet Saat Liburan, Ini Akses Keluar-Masuk Kebun Teh Kabawetan yang Terapkan Jalur Satu Arah

Popular Post

Geger di Seluma! Bocah 1,8 Tahun Keluarkan Cacing dari Mulut dan Hidung

Gubernur Helmi Hasan Lantik 70 Pejabat Pemprov Bengkulu, Ini Daftar Lengkapnya

Pemkab Bengkulu Tengah Mutasi 63 Pejabat Eselon III, Cek di Sini Nama-Namanya

Vonis! Mantan Gubernur Bengkulu Rohidin Mersyah Dihukum 10 Tahun Penjara, Hak Politik Dicabut

Tampang 3 Pelaku Perampokan Pelajar di Seluma dengan Pura-pura Butuh Bantuan, Diringkus Polisi Kurang dari 24 Jam

Categories

Kategori

Recent Posts

Ganti Rugi Lahan Proyek Kolam Retensi BWSS VII Dipersoalkan, Warga Desak Musyawarah Ulang

Lomba Konten Kreator Wisata Bengkulu Resmi Berakhir, Ini Para Pemenangnya

Mayat Pria Berpakaian Hitam Ditemukan Mengapung di Sungai Serut Bengkulu

Related Posts

Popular Post

Categories

Kategori

Browse by Tag

Recent Posts