Kondisi ini, lanjut Rizqi, juga berpotensi berlanjut pada tahun 2026 karena adanya efisiensi berkelanjutan dari pemerintah pusat.
Strategi Fiskal Pemprov Bengkulu
Untuk mengatasi keterbatasan tersebut, Pemprov Bengkulu menyiapkan beberapa strategi. Salah satunya melalui program Bantu Rakyat berupa relaksasi pajak kendaraan.
Namun, meningkatnya belanja pegawai dan mandatory spending membuat ruang fiskal semakin sempit.
BACA JUGA: Resmi Jadi Tersangka Kasus Tabrak Lari, Kadis DKP Kota Bengkulu Terjerat Pasal Berlapis
“Karena itu, pinjaman daerah menjadi opsi creative financing bagi daerah dengan kapasitas fiskal rendah,” jelas Rizqi.