Dalam kondisi tersebut, belanja pegawai menjadi salah satu komponen paling besar yang menekan fiskal daerah.
Jika tidak dikendalikan, anggaran untuk pembangunan dan pelayanan publik berpotensi tergerus secara signifikan.
“Kalau belanja pegawai terus membengkak, maka sektor penting seperti infrastruktur, pendidikan, dan pelayanan dasar masyarakat akan terganggu. Ini tentu tidak kita inginkan,” ujarnya.
Sebagai langkah lanjutan, Pemkab Seluma juga telah melakukan penghematan internal dengan memangkas Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) bagi aparatur sipil negara.
Pemangkasan dilakukan sebesar Rp17,4 miliar atau sekitar 30 persen dari total anggaran TPP sebelumnya yang mencapai Rp58 miliar, sehingga kini tersisa Rp40,6 miliar.
Page 3 of 5
