Pemerintah daerah kini menyiapkan skenario efisiensi di berbagai sektor, termasuk pengurangan anggaran nonprioritas seperti perjalanan dinas, kegiatan seremonial, serta pengadaan barang yang tidak mendesak.
“Fokus utama kami adalah menjaga agar program wajib dan pelayanan dasar tetap berjalan. Kegiatan seremonial yang tidak berdampak langsung pada masyarakat akan dievaluasi,” imbuh Eva.
Kondisi fiskal Kabupaten Mukomuko mencerminkan tantangan yang kini dihadapi banyak daerah di Indonesia.
Di satu sisi, pemerintah daerah dituntut meningkatkan kesejahteraan ASN dan membuka formasi PPPK, namun di sisi lain, ruang anggaran publik justru makin sempit.








