Dalam pernyataannya, Teddy menjelaskan bahwa rencana tersebut telah menjadi pembahasan serius bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) serta mempertimbangkan kebijakan di daerah lain di Bengkulu.
“Ada kemungkinan TPP akan dikurangi. Mungkin secara bertingkat, eselon II dikurangi sekian persen dan begitu juga level di bawahnya. Ini akan kita bahas bersama TAPD, menyesuaikan kemampuan keuangan daerah,” ujar Teddy dikutip dari KORANRB.ID.
Anggaran TPP Dinilai Tidak Seimbang dengan RAPBD 2026
Dalam Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA–PPAS) 2026, usulan TPP tercatat sebesar Rp58 miliar.








