<strong>RBMEDIA.ID -</strong> Pendangkalan alur pelayaran di kawasan Pelabuhan Pulau Baai kembali menjadi perhatian serius lintas kementerian. Pemerintah Provinsi Bengkulu menekankan pentingnya solusi jangka panjang agar sedimentasi tidak terus berulang setiap tahun. Hal tersebut mengemuka dalam pertemuan virtual yang melibatkan Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, operator pelabuhan Pelindo, serta sejumlah instansi terkait. Asisten II Setda Provinsi Bengkulu, Raden Ahmad Denni, menjelaskan rapat tersebut menyoroti pelaksanaan Instruksi Presiden Nomor 12 Tahun 2025, khususnya terkait normalisasi dan pendalaman alur pelabuhan sebagai akses vital perekonomian daerah.<!--nextpage--> Berdasarkan paparan Pelindo, pengerukan masih berlangsung dengan target kedalaman alur mencapai minus 12 meter pada pertengahan 2026. Kedalaman ini dinilai krusial untuk menjamin kelancaran kapal bertonase besar, termasuk kapal ekspor tujuan Jepang. Meski demikian, Pemprov Bengkulu menilai capaian kedalaman teknis belum sepenuhnya menjawab akar persoalan sedimentasi yang terjadi setiap tahun. “Dari laporan yang kami terima, sedimentasi bisa mencapai sekitar 20 ribu meter kubik per hari. Kalau tidak ada pengerukan rutin, dalam beberapa bulan saja alur bisa kembali dangkal dan berisiko ditutup,” ungkap Denni.<!--nextpage--> Ia menambahkan, pengalaman penutupan alur sebelumnya berdampak luas terhadap perekonomian daerah, mulai dari terganggunya distribusi logistik hingga meningkatnya biaya angkut barang. Karena itu, Pemprov mendorong penugasan lebih tegas dari pemerintah pusat kepada Pelindo, termasuk kewajiban pengadaan dan pengoperasian kapal keruk secara mandiri agar tidak bergantung pada kontrak jangka pendek. Selain membahas normalisasi alur pelayaran, forum juga menyinggung penataan kawasan dari Pulau Baai hingga wilayah perairan sekitarnya. Pemerintah provinsi menyatakan kesiapan menangani aspek darat sesuai kewenangan daerah, sementara pengelolaan wilayah laut akan dikoordinasikan bersama KSOP dan instansi teknis dalam pertemuan lanjutan.<!--nextpage--> Di tengah pembahasan tersebut, Pemprov Bengkulu mengakui adanya keterbatasan anggaran akibat kebijakan efisiensi dari pemerintah pusat. Kondisi fiskal yang ketat membuat prioritas pembangunan lebih selektif, namun komitmen perbaikan tetap ditegaskan. “Kondisi keuangan memang sedang menantang, tetapi untuk hal strategis seperti pelabuhan, kita tetap berupaya maksimal. Hasil rapat akan kami laporkan kepada Gubernur agar langkah yang menjadi kewenangan provinsi bisa segera ditindaklanjuti,” pungkasnya. Dengan sinergi pemerintah pusat dan daerah, Pemprov Bengkulu berharap persoalan pendangkalan alur Pelabuhan Pulau Baai dapat dituntaskan melalui kebijakan komprehensif dan berkelanjutan, sehingga aktivitas ekspor dan distribusi logistik tetap berjalan lancar.<!--nextpage--> <em><strong>Reporter: Riko</strong></em>