BENGKULU, RBMEDIA.ID – Dinamika internal PPP Bengkulu kian memanas.
Delapan DPC secara terbuka menolak pelaksanaan Muswil PPP.
Muswil dijadwalkan berlangsung pada 5 Februari 2026.
Penolakan disampaikan jelang pelaksanaan kegiatan tersebut.
Sikap resmi itu disampaikan melalui konferensi pers terbuka.
Pernyataan diwakili Ketua DPC PPP Bengkulu Tengah, Fepi Suheri.
Ia menegaskan seluruh DPC yang hadir tidak akan mengikuti Muswil.
Penolakan disebut didasari persoalan prinsip.
“Kami memastikan tidak akan mengikuti muswil,” ujar Fepi.
Menurutnya, ada hal mendasar yang harus disampaikan ke publik.
Situasi internal partai dinilai tidak sehat.
Fepi menjelaskan komposisi DPC yang hadir dalam forum tersebut.
Dari 10 kabupaten dan kota, delapan DPC menyatakan sikap.
Lima DPC hadir lengkap bersama ketua dan sekretaris.
Sisanya diwakili oleh sekretaris DPC.
DPC yang hadir lengkap berasal dari Benteng, Kaur, Lebong, Kepahiang, dan Kota Bengkulu.
Sementara Bengkulu Selatan, Seluma, dan Rejang Lebong diwakili sekretaris.
Dengan total 13 pemegang SK resmi, mereka mengklaim representasi mayoritas.
Klaim tersebut memperkuat legitimasi sikap penolakan Muswil.
Dalam pandangan umum yang dibacakan, DPC mengaku kebingungan.
Arah kepemimpinan partai dinilai tidak jelas.
“DPP dan DPW membuat kami bingung di tingkat DPC,” tegas Fepi.
Mereka merasa berada pada posisi serba salah.
Kondisi itu dinilai tidak seharusnya terjadi dalam organisasi partai.
Meski menolak Muswil, DPC menegaskan tetap patuh AD/ART.
Komitmen terhadap partai tetap dijaga.
Namun, mereka mempertanyakan arah loyalitas kader.
Pertanyaan itu disampaikan secara terbuka.
“Loyalitas harus kepada partai atau kubu tertentu?” katanya.
Delapan DPC PPP Bengkulu menegaskan sikap tegas.
Mereka hanya loyal kepada PPP sebagai institusi.
Mereka menolak tunduk pada egoisme kelompok.
Konflik internal dinilai harus dihentikan.
Para DPC juga menyatakan hanya mengakui kepengurusan sah.
Kepengurusan itu berdasarkan SK tertanggal 6 Oktober 2025.
Dalam SK tersebut, Muhammad Mardiono ditetapkan sebagai Ketua Umum.
Sementara Sekretaris Jenderal dijabat H. Taj Yasin Maimoen.
“Kami hanya loyal kepada kepemimpinan yang sah,” tegas Fepi.
Terkait Muswil, DPC menyatakan sikap bersyarat.
Mereka hanya akan mengikuti Muswil resmi.
Muswil harus diperintahkan langsung Ketum dan Sekjen PPP.
Perintah harus melalui mekanisme arbitrase konstitusional.
Di akhir pernyataan, DPC menyampaikan permohonan terbuka.
Permohonan ditujukan kepada elite PPP pusat.
Mereka meminta sikap tegas segera diambil.
Soliditas partai dinilai harus diselamatkan.
“Kami bukan menolak partai, tetapi menjaga kehormatan PPP,” pungkasnya.
