Ia menambahkan bahwa masih banyak honorer yang telah diusulkan ke BKN namun belum masuk database, sehingga daerah harus berhati-hati sebelum menetapkan langkah selanjutnya.
Menanti Kepastian, Menghindari Gejolak
Dilema terbesar saat ini adalah mencari keseimbangan antara kepatuhan atas kebijakan pusat dan keberpihakan kepada tenaga honorer yang telah lama bekerja.
Oleh karena itu, Pemkab menegaskan bahwa setiap langkah akan melalui kajian komprehensif.
“Kalau untuk dihapuskan, kita kaji dulu. Masih banyak THL yang sudah lama mengabdi tetapi belum tercatat dalam database,” beber Hartono.
Sementara menunggu keputusan resmi pemerintah pusat, seluruh tenaga honorer diimbau tetap tenang dan tidak terpengaruh oleh informasi yang belum dapat dipastikan validitasnya.








