BENGKULU, RBMEDIA.ID – Anggota Banggar DPRD Kota Bengkulu, Kusmito Gunawan, SH, MH, mendesak Walikota Bengkulu meninjau ulang TPP ASN Pemkot Bengkulu yang nilainya lebih dari Rp100 miliar per tahun.
Menurutnya, belanja pegawai dan tunjangan di Kota Bengkulu sudah sangat besar.
Angkanya bahkan mencapai 54 persen atau sekitar Rp700 miliar dari total asumsi APBD sebesar Rp1,3 triliun.
Beban APBD Makin Berat
Kusmito menjelaskan, kondisi ini diperparah dengan adanya efisiensi belanja sesuai Inpres No.1 Tahun 2025 dan pengurangan Dana Alokasi Umum (DAU) hampir Rp50 miliar.
BACA JUGA: Syarat Calon Rektor UIN Fatmawati Bengkulu 2025
“Jumlah pegawai kita mencapai 7.808 orang, terdiri dari PNSD 3.910 orang, P3K formasi 2021–2025 sebanyak 2.745 orang, P3K tahap II sebanyak 723 orang, serta pegawai R2, R3, dan R4 sebanyak 430 orang. Semuanya berpotensi mendapat TPP sesuai Perwal TPP,” tegas Kusmito, Kamis (28/8).
Perbandingan PAD dan Belanja Pegawai
Ia mengingatkan Walikota agar memperhatikan kemampuan keuangan daerah.
Saat ini, PAD Kota Bengkulu hanya sekitar Rp200 miliar per tahun. Sementara belanja pegawai mencapai lebih dari Rp700 miliar.
BACA JUGA: Jalan Santai Bertabur Beras dan Dooprize, 30 Agustus oleh PAN Kota Bengkulu
“Merasionalisasikan dan mengefisiensikan belanja pegawai pada TPP sangatlah rasional. Mengurangi belanja TPP hingga 30–50 persen bisa menjadi langkah bijak, tentunya melalui kajian tim dengan indikator terukur,” kata Kusmito.
Menurut data Banggar, penerima TPP tertinggi adalah Sekretaris Daerah dengan Rp36 juta, sedangkan terendah Asisten Apoteker hanya Rp800 ribu.
Bahkan, TPP ASN Kota Bengkulu disebut melebihi Kabupaten maupun Provinsi Bengkulu.
Soroti 8 OPD dengan TPP Tinggi
Kusmito juga menyarankan agar Walikota mengkaji tingginya TPP pada delapan OPD, yaitu Setda, Setwan, BKPSDM, Bapenda, Bappeda, BPKAD, dan Kominfo.
BACA JUGA: Ikuti Jalan Sehat Merah Putih Bengkulu, Raih Kesempatan Umroh Gratis!
“Urgensinya harus ditinjau kembali secara adil dan transparan,” ujarnya.
Rekomendasi Solusi
Sekretaris DPD PAN Kota Bengkulu ini memberikan 3 langkah yang bisa ditempuh pemerintah daerah:
1. Mengurangi belanja pegawai untuk menaikkan rasio fiskal.
2. Meningkatkan PAD dengan menggali sumber baru dan memaksimalkan sektor andalan.
3. Membangun komunikasi dengan provinsi dan pusat untuk menambah DAU/DAK, dana transfer, dan bantuan lain demi mendukung pembangunan.
“Keputusan ini memang tidak populis jika dilihat dari angka, tapi jika dimaknai sebagai rasa cinta pada Kota Bengkulu, pasti akan dipahami dengan bijak,” tutup Kusmito Gunawan.
Melalui desakan ini, publik berharap Pemkot Bengkulu dapat lebih bijak dalam mengelola anggaran.
Transparansi dan efisiensi belanja pegawai diharapkan mampu memberi ruang lebih besar bagi pembangunan dan kesejahteraan rakyat.
