BENGKULU, RBMEDIA.ID – Kebijakan efisiensi anggaran yang diterapkan Presiden Prabowo Subianto memberi tantangan baru bagi pemerintah daerah.
Pasalnya, alokasi dana dari pusat mulai menyusut, sementara kebutuhan pembangunan dan janji politik kepala daerah tetap harus dipenuhi.
Situasi ini dirasakan langsung oleh Wali Kota Bengkulu Dedy Wahyudi.
BACA JUGA: Ikuti Jalan Sehat Merah Putih Bengkulu, Raih Kesempatan Umroh Gratis!
Ia mengaku harus memutar strategi agar pembangunan di Kota Bengkulu tetap berjalan, meski berada di tengah tekanan fiskal nasional.
Tekanan Ganda Pemerintah Daerah
Di satu sisi, pemerintah daerah wajib menjalankan program pusat.
Namun di sisi lain, janji-janji politik seperti pembangunan infrastruktur, pendidikan, hingga program sosial lokal juga menanti untuk direalisasikan.
BACA JUGA: Mengenal Panitia Penjaringan Rektor UINFAS Bengkulu 2026-2030
“Keadaannya memang tidak mudah, bukan hanya Kota Bengkulu tapi se-Indonesia,” kata Dedy.
Dilema Honorer dan PPPK
Tantangan semakin berat ketika Dedy harus memikirkan nasib ribuan pegawai honorer.
Saat ini, lebih dari 3.500 honorer termasuk R3 dan R4 diusulkan menjadi PPPK.
“Memang dilematis. Saya ingin membuka ruang pekerjaan untuk teman-teman honorer, tapi kondisi fiskal saat ini cukup menekan,” jelasnya.
Pembangunan Tetap Prioritas
Meski menghadapi keterbatasan, Dedy menegaskan pembangunan infrastruktur tetap menjadi prioritas.
BACA JUGA: Wali Kota Bengkulu Dorong Kinerja ASN Pemkot Berbasis Hasil Nyata
Mulai dari perbaikan jalan, drainase, hingga lampu jalan akan tetap dilanjutkan.
“Saya minta Kepala BPKAD memastikan anggaran pembangunan tetap tinggi,” tegasnya.
Selain itu, ia juga berupaya meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari berbagai sektor.
Menurut Dedy, langkah ini penting agar janji politik kepada masyarakat bisa diwujudkan, sekaligus menjaga tata kelola pemerintahan tetap berjalan baik.
