JAKARTA, RBMEDIA.ID – Direktur Utama PT Pertamina (Persero), Simon Aloysius Mantiri, menegaskan perusahaan migas plat merah itu tidak melakukan praktik monopoli dalam penjualan bahan bakar minyak (BBM).
Pernyataan ini muncul di tengah kelangkaan BBM non-subsidi yang dialami sejumlah stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) swasta, seperti Shell dan BP.
Pertamina Bantah Monopoli
“Tidak, tidak ada sama sekali monopoli,” tegas Simon, dikutip dari Antaranews.com, Kamis (11/9).
Ia menjelaskan bahwa kuota impor BBM untuk Pertamina maupun SPBU swasta sudah ditetapkan oleh Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) bersama Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas).
Menurutnya, penetapan kuota tersebut disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing pengelola SPBU.
BACA JUGA : Banjir dan Longsor Terjang Bali: 14 Warga Meninggal, Ratusan Mengungsi
“Tentunya kalau kita lihat juga, kita cek saat ini untuk yang swasta itu alokasinya juga sudah sesuai dengan permintaan. Begitu juga Pertamina,” tambahnya.
Simon juga menanggapi ihwal arahan pemerintah yang membuka opsi agar SPBU swasta membeli BBM dari Pertamina.
Ia menyebut hal itu masih dalam tahap pembicaraan internal.
“Masih dalam tahap pembicaraan dengan tim kami. Stok Pertamina tentunya masih cukup sampai akhir tahun,” jelasnya.
KPPU Awasi Kelangkaan BBM
Pernyataan Dirut Pertamina tersebut sekaligus menanggapi langkah Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) yang sedang mendalami persoalan kelangkaan BBM non-subsidi sejak Agustus lalu.
KPPU menekankan pentingnya pengawasan untuk memastikan sektor energi tetap sehat dan tidak dirugikan oleh praktik monopoli.
Pendalaman ini diharapkan mampu memberi kepastian bahwa distribusi BBM berjalan adil bagi masyarakat maupun pelaku usaha.
Opsi Impor untuk Atasi Kelangkaan
Sementara itu, Kementerian ESDM melalui Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi, Laode Sulaeman, menyatakan bahwa Pertamina bisa saja melakukan impor tambahan apabila stok dalam negeri tidak mampu mencukupi kebutuhan SPBU swasta.
BACA JUGA : 10 Guru Gagal Ikut PPG, Dugaan Pungli di Kemenag Seluma Menguat
“Kami menunggu badan usaha pengelola SPBU, yakni Shell dan BP AKR, untuk mengirimkan data volume dan spesifikasi BBM yang mereka butuhkan. Data itu akan menjadi dasar bagi Pertamina dalam melakukan pengadaan,” jelas Laode.
Menurutnya, jika Pertamina mampu memenuhi kebutuhan SPBU swasta tanpa impor tambahan, maka Indonesia tidak perlu membuka kembali keran impor BBM.
Namun jika stok tidak mencukupi, impor dapat dilakukan oleh Pertamina untuk memastikan ketersediaan pasokan.
Jaga Stabilitas Pasokan Energi
Dengan adanya kelangkaan BBM non-subsidi di beberapa SPBU swasta, pemerintah berupaya mencari jalan keluar terbaik.
Agar kebutuhan energi nasional tetap terjamin.
Sinergi antara Pertamina, badan usaha swasta, dan pemerintah dinilai sangat penting agar masyarakat tidak terdampak lebih jauh.
“Yang jelas stok Pertamina masih aman hingga akhir tahun. Kami pastikan masyarakat tetap mendapatkan layanan BBM dengan baik,” pungkas Simon.
