BENGKULU, RBMEDIA.ID – Kinerja keuangan Bengkulu triwulan II 2025 tercatat menurun.
Pendapatan daerah dan belanja daerah sama-sama melemah dibandingkan tahun lalu.
Menurut Laporan Perekonomian Provinsi Bengkulu Agustus 2025, kontraksi ini dipicu perlambatan realisasi transfer ke daerah dan dana desa (TKDD).
Efisiensi anggaran nasional juga ikut menekan. Meski begitu, pembukaan blokir anggaran mulai dilonggarkan.
Pendapatan Daerah Anjlok
Realisasi pendapatan gabungan Bengkulu hanya Rp2.716,91 miliar.
Angka ini turun 14,27 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.
“Penurunan ini salah satunya karena perlambatan TKDD. Dampaknya langsung terasa pada kas daerah,” ungkap laporan Bank Indonesia.
Secara keseluruhan, alokasi belanja negara untuk Bengkulu tahun 2025 juga turun Rp617,5 miliar atau 3,84 persen dari tahun sebelumnya.
Belanja Daerah Terhambat
Belanja APBD konsolidasi Bengkulu tercatat Rp2.518,11 miliar.
Total belanja semester I hanya Rp3.950,47 miliar atau 28,3 persen dari pagu Rp13.978,05 miliar.
Capaian ini turun 29,21 persen secara tahunan. Penurunan terbesar terjadi pada belanja barang dan jasa yang anjlok 40,60 persen. Belanja hibah bahkan merosot hingga 98,07 persen.
BACA JUGA: Ekonomi Bengkulu Tumbuh 4,99% di Tengah Tantangan
Sementara itu, belanja pegawai relatif stabil meski ikut turun 10 persen.
“Belanja daerah masih tertahan di semester awal. Namun, ada peluang akselerasi di semester kedua,” jelas laporan tersebut.
Realisasi APBN Ikut Menurun
Realisasi belanja APBN di Bengkulu mencapai Rp6.790,39 miliar atau 47,14 persen dari target Rp14.405,39 miliar.
Meski menunjukkan komitmen pemerintah dalam mendukung pembangunan, capaian ini tetap menurun 10,01 persen dibandingkan tahun sebelumnya.
Tantangan Keuangan Daerah
Turunnya pendapatan dan belanja daerah menjadi sinyal tantangan serius bagi keuangan Bengkulu triwulan II 2025.
Dukungan belanja pemerintah pusat dan percepatan realisasi APBD diharapkan bisa memulihkan kinerja keuangan daerah pada paruh kedua tahun ini.
