BENGKULU, RBMEDIA.ID – Keruk, keruk, dan keruk. Itulah upaya yang terus dilakukan di alur Pelabuhan Pulau Baai.
Namun, pengerukan dianggap bukan solusi jitu untuk mengatasi sedimentasi yang kian parah.
Sejumlah pakar dan lembaga maritim menilai langkah tersebut hanya menguras anggaran tanpa memberikan hasil signifikan.
Pemerintah pun mendesak agar solusi permanen segera ditemukan.
Pengerukan Tak Menjawab Akar Masalah
Pakar Kelautan Universitas Bengkulu, Ir. Zamdial, M.Si menegaskan pengerukan tidak menghentikan sedimentasi secara permanen.
“Pengerukan bukanlah upaya jitu untuk menghentikan sedimentasi,” ujarnya dikutip dari KORANRB.ID.
Ia menjelaskan, faktor utama penimbunan pasir adalah arus laut dan anomali cuaca.
BACA JUGA:Pernikahan Bukan Karena Cinta? Begini Fakta Lavender Marriage
Karena itu, pengerukan dengan kapal keruk CSD Costa Fortuna 5 dan AB Costa Fortuna 3 sejak beberapa bulan lalu belum memberi hasil maksimal.
Zamdial mendorong pembentukan tim khusus untuk mencari penyebab utama sedimentasi.
Ia juga mengusulkan pembangunan groin di depan pintu alur pelabuhan.
Menurutnya, struktur groin yang menjorok ke laut dapat menginterupsi aliran arus pantai sehingga sedimen terperangkap dan tidak menumpuk di alur pelayaran.
Wakil Ketua Indonesian National Shipowners’ Association (INSA), Edi Haryanto, menambahkan bahwa pengerukan berjalan lambat.
Ia menyoroti pipa fleksibel hose yang bocor, sehingga pasir kembali ke laut.
“Pasir keluar dari pipa lalu kembali ke laut, ini perlu diperbaiki,” tegasnya.
Kritik Perencanaan dan Desakan Pemerintah
Ketua Forum Komunikasi Asosiasi Maritim (Forkam), H. Marwan Ramis, menilai perencanaan pengerukan sejak awal tidak optimal.
Menurutnya, masalah sedimentasi sudah menahun, sehingga seharusnya perencanaan lebih matang.
Gubernur Bengkulu, H. Helmi Hasan, ikut menekan Pelindo agar serius menyelesaikan masalah pendangkalan.
Ia mengingatkan bahwa Presiden Prabowo Subianto sudah mengeluarkan Inpres Nomor 12 Tahun 2025 tentang normalisasi alur pelayaran Pulau Baai dan percepatan pembangunan Pulau Enggano.
BACA JUGA:Tol Bengkulu–Muara Enim, Jalan Cepat Menuju Pintu Ekonomi Baru Sumatera
Namun hingga batas akhir Inpres, pendangkalan tetap terjadi.
Helmi meminta Pelindo, Pertamina, dan KSOP aktif memberikan informasi kepada publik, termasuk melalui media sosial.
Ia menargetkan pada November 2025 mendatang, kedalaman alur sudah mencapai 6 meter dengan lebar 120 meter.
Anggaran Besar, Hasil Minim
Normalisasi alur Pulau Baai telah menyerap anggaran Rp146 miliar dari Kementerian BUMN.
Namun, hingga kini kedalaman alur masih berada di angka 2,9 meter, jauh dari standar optimal 3,5 meter. Kondisi ini membuat kapal besar sulit melintas.
Wakil Ketua I DPRD Provinsi Bengkulu, Teuku Zulkarnain, menegaskan pengerjaan harus berlanjut meski masa Inpres berakhir.
Menko AHY juga meminta kementerian terkait tetap berkoordinasi.
“Meskipun Inpres berakhir, normalisasi tidak boleh berhenti,” katanya.
Sejak Mei 2025, dua kapal keruk sudah beroperasi.
Bahkan Wapres Gibran Rakabuming dan Presiden Prabowo menaruh perhatian khusus. Namun, hingga kini sedimentasi tetap menjadi kendala utama.
Tanpa solusi permanen, pengerukan dikhawatirkan hanya menjadi lingkaran biaya tanpa akhir.
