JAKARTA, RBMEDIA.ID – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali melakukan langkah penyidikan terkait kasus dugaan korupsi proyek peningkatan infrastruktur di Kabupaten Musi Banyuasin, Sumatera Selatan.
Mantan Bupati Musi Banyuasin periode 2017–2022, Dodi Reza Alex Noerdin (DRAN), dipanggil untuk dimintai keterangan sebagai saksi dalam perkara tersebut.
“Pemeriksaan bertempat di Markas Komando Satuan Brimob Polda Sumatera Selatan atas nama DRAN, Bupati Musi Banyuasin periode 2017–2022,” ujar Juru Bicara KPK Budi Prasetyo dikutip dari Antaranews.com, Jakarta, Rabu (17/9).
Selain Dodi, KPK juga menjadwalkan pemeriksaan terhadap empat saksi lain. Mereka adalah Herman Mayori (mantan Kepala Dinas PUPR Musi Banyuasin), Robby Candra (aparatur sipil negara Pemkab Musi Banyuasin), Senapan Budiono (Manajer PBK PT Istaka Karya tahun 2018), serta KR selaku admin PT Conbloc Infratecno pada 2018.
BACA JUGA : Wali Kota Prabumulih Klarifikasi Isu Pencopotan Kepala SMPN 1: Hoaks dan Hanya Teguran
Latar Belakang Kasus
Kasus ini berawal dari penyidikan KPK terhadap dugaan penyimpangan pada proyek peningkatan Jalan Tebing Bulang KM 11 Jirak–Jembatan Gantung–Talang Simpang–Simpang Rukun Rahayu–Mekar Jaya di bawah Dinas PUPR Kabupaten Musi Banyuasin.
Proyek tersebut masuk dalam program prioritas pembangunan infrastruktur daerah.
Pada 4 Maret 2025, KPK telah melakukan penggeledahan di beberapa kantor Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin, termasuk Dinas PUPR dan Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah.
Dari hasil penggeledahan itu, penyidik membawa sejumlah dokumen penting yang diduga berkaitan dengan aliran dana proyek.
Saat itu, KPK menegaskan penyidikan masih menggunakan surat perintah penyidikan (sprindik) umum, sehingga belum ada tersangka yang ditetapkan.
Namun, pemanggilan saksi-saksi baru ini menunjukkan penyidikan kasus mulai mengerucut pada pihak-pihak tertentu.
Peran Saksi dan Langkah Lanjut
KPK menilai keterlibatan saksi, terutama mantan pejabat daerah seperti Dodi Reza Alex, sangat penting untuk mengungkap konstruksi kasus secara menyeluruh.
Kehadiran saksi lain dari unsur ASN maupun perusahaan pelaksana proyek juga diharapkan.
Hal ini dapat memperjelas dugaan adanya praktik korupsi dalam proses tender maupun pelaksanaan proyek infrastruktur tersebut.
BACA JUGA : Djamiri Chaniago Resmi Jadi Menko Polkam, Inilah Perjalanan Karirnya
“Pemeriksaan saksi-saksi ini merupakan bagian dari upaya KPK untuk mendalami aliran dana serta memastikan pihak-pihak yang diduga bertanggung jawab,” jelas Budi Prasetyo.
Dengan pemanggilan ini, publik menaruh perhatian besar pada perkembangan kasus.
Mengingat proyek infrastruktur yang menjadi objek penyidikan bernilai strategis dan bersumber dari anggaran daerah.
KPK belum memberikan informasi lebih jauh terkait kemungkinan penetapan tersangka.
Namun, langkah-langkah yang dilakukan saat ini dipandang sebagai sinyal kuat bahwa penyidikan bergerak maju.
Fokus Pemberantasan Korupsi Daerah
Kasus dugaan korupsi di Musi Banyuasin menambah daftar panjang persoalan integritas dalam pengelolaan anggaran daerah.
KPK menegaskan akan terus mengawal penggunaan anggaran publik agar tidak disalahgunakan.
Baik itu oleh pejabat maupun pihak swasta yang terlibat dalam proyek pembangunan.
Dengan proses hukum yang berjalan, masyarakat menunggu hasil penyidikan lebih lanjut sekaligus berharap agar kasus ini segera menemukan titik terang.
Termasuk siapa saja yang akan dimintai pertanggungjawaban secara hukum.
