JAKARTA, RBMEDIA.ID – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali memeriksa Bupati Pati, Jawa Tengah, Sudewo (SDW), terkait penyidikan kasus dugaan suap pembangunan dan pemeliharaan jalur kereta api di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian (DJKA) Kementerian Perhubungan.
Pemeriksaan berlangsung pada Senin (22/9) di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta.
Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, membenarkan agenda tersebut.
“Benar, hari ini KPK menjadwalkan pemeriksaan saksi atas nama SDW,” ujarnya dikutip dari Antaranews.com.
Sudewo sebelumnya juga pernah diperiksa pada 27 Agustus 2025, dalam kapasitasnya sebagai mantan anggota DPR RI.
Namanya mencuat dalam persidangan kasus yang melibatkan Kepala Balai Teknik Perkeretaapian (BTP) Jawa Bagian Tengah, Putu Sumarjaya.
Serta pejabat pembuat komitmen, Bernard Hasibuan, di Pengadilan Tipikor Semarang pada November 2023.
BACA JUGA : Tinju Indonesia Berjaya! 5 Medali Dibawa Pulang dari Malaysia
Dugaan Aliran Dana dan Bantahan Sudewo
Dalam sidang terdahulu, jaksa penuntut umum KPK mengungkap adanya uang sekitar Rp3 miliar yang disita dari rumah Sudewo.
Bukti berupa foto uang tunai dalam pecahan rupiah dan valuta asing turut ditampilkan di hadapan majelis hakim.
Namun, Sudewo membantah keras tuduhan tersebut.
Ia menegaskan tidak pernah menerima Rp720 juta dari pegawai PT Istana Putra Agung maupun Rp500 juta dari Bernard Hasibuan melalui stafnya, Nur Widayat.
Kasus ini sendiri bermula dari operasi tangkap tangan (OTT) KPK pada 11 April 2023 di Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Wilayah Jawa Bagian Tengah.
Sejak itu, penyidikan terus berkembang dan menyeret banyak pihak.
Puluhan Tersangka dan Modus Proyek Kereta Api
KPK awalnya menetapkan 10 tersangka yang langsung ditahan usai OTT.
Hingga November 2024, jumlah tersangka bertambah menjadi 14 orang, ditambah dua korporasi.
Pada Agustus 2025, KPK kembali menetapkan tersangka ke-15, yakni seorang ASN Kemenhub bernama Risna Sutriyanto.
Kasus dugaan korupsi ini melibatkan sejumlah proyek strategis, di antaranya pembangunan jalur kereta api ganda Solo Balapan–Kadipiro–Kalioso, pembangunan rel di Makassar, empat proyek konstruksi dan dua supervisi di Lampegan Cianjur, serta perbaikan perlintasan sebidang di Jawa dan Sumatera.
BACA JUGA : Tiga Oknum Pegawai Bank Lebong Ditahan, Diduga Dalangi Kredit Fiktif Rp3,5 Miliar
Dalam proyek-proyek tersebut, KPK menduga telah terjadi rekayasa sejak proses administrasi hingga penentuan pemenang tender.
Mekanisme itu diduga dimanfaatkan untuk mengatur pemenang proyek dan memperkaya pihak-pihak tertentu.
Langkah KPK dan Harapan Transparansi
Pemeriksaan terhadap Bupati Pati menjadi bagian dari upaya KPK menuntaskan penyidikan kasus besar ini.
Lembaga antirasuah menegaskan akan terus menelusuri aliran dana dan peran para pihak agar seluruh jaringan korupsi di balik proyek kereta api ini dapat diungkap.
Dengan kasus yang telah menyeret pejabat, ASN, hingga korporasi, publik menaruh harapan besar pada KPK untuk menegakkan hukum secara transparan dan menutup celah praktik korupsi pada proyek-proyek infrastruktur strategis nasional.
