JAKARTA, RBMEDIA.ID – Kementerian Keuangan menepis isu yang sempat ramai di media sosial terkait potongan video Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati.
Video tersebut menampilkan seolah-olah Sri Mulyani menyebut guru adalah beban negara.
Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi Kemenkeu, Deni Surjantoro, menegaskan bahwa video itu tidak benar.
“Video mengenai guru itu beban negara, itu hoaks. Ibu Menteri Keuangan tidak pernah menyatakan hal tersebut,” kata Deni, dikutip dari Antaranews.com.
Deni menjelaskan, video yang beredar merupakan hasil manipulasi teknologi deepfake sekaligus potongan tidak utuh dari pidato asli.
Menurutnya, hal ini sangat menyesatkan publik karena mengubah makna pernyataan Sri Mulyani.
Ia mengingatkan masyarakat agar tidak langsung mempercayai informasi yang muncul di media sosial tanpa memastikan kebenarannya.
“Marilah kita bijak dalam bermedia sosial,” ujarnya.
Pernyataan Asli Sri Mulyani
Dalam pidatonya di Forum Konvensi Sains, Teknologi, dan Industri Indonesia di Institut Teknologi Bandung (ITB) pada 7 Agustus lalu, Sri Mulyani justru menyoroti tantangan besar pembiayaan negara untuk sektor pendidikan.
“Klaster kedua adalah untuk guru dan dosen. Itu belanjanya dari mulai gaji sampai dengan tunjangan kinerja tadi. Banyak di media sosial saya selalu mengatakan, ‘Oh, menjadi dosen atau menjadi guru tidak dihargai karena gajinya nggak besar.’ Ini juga salah satu tantangan bagi keuangan negara. Apakah semuanya harus keuangan negara ataukah ada partisipasi dari masyarakat,” jelasnya.
Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa yang disampaikan Sri Mulyani adalah tentang keberlanjutan anggaran pendidikan, bukan merendahkan profesi guru.
Anggaran Pendidikan 2026
Sebagai gambaran, pemerintah melalui Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2026 mengalokasikan dana besar untuk pendidikan, yakni Rp757,8 triliun.
Presiden RI Prabowo Subianto menekankan bahwa dana tersebut difokuskan untuk meningkatkan kualitas guru, memperkuat pendidikan vokasi, serta menyelaraskan kurikulum dengan kebutuhan dunia kerja.
Untuk kesejahteraan tenaga pendidik, pemerintah menyiapkan Rp178,7 triliun guna mendukung gaji, peningkatan kompetensi, serta tunjangan profesi guru baik yang berstatus Aparatur Sipil Negara (ASN) maupun non-PNS.
Komitmen Pemerintah untuk Pendidikan
Dalam pidatonya, Presiden Prabowo menyebut pendidikan sebagai kunci untuk mengatasi kemiskinan.
“Sekolah Rakyat dan Sekolah Unggul Garuda dan Sekolah Unggul Garuda Transformasi kita perkuat sebagai jembatan pembangkit harapan bagi anak-anak miskin untuk meraih pendidikan terbaik,” ujar Prabowo.
Ia juga mewanti-wanti agar anggaran pendidikan digunakan tepat sasaran sehingga benar-benar meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia.
Isu video Sri Mulyani yang menyebut guru sebagai beban negara terbukti tidak benar dan telah diklarifikasi resmi.
Pemerintah, baik melalui Kemenkeu maupun Presiden, justru menegaskan komitmen penuh untuk meningkatkan kesejahteraan guru serta kualitas pendidikan.
Dengan demikian, masyarakat diharapkan lebih bijak dalam menerima informasi dan tidak mudah terpengaruh oleh konten menyesatkan.
