JAKARTA, RBMEDIA.ID – Perusahaan energi nasional PT Pertamina (Persero) resmi menetapkan Hasan Nasbi sebagai komisaris baru sejak 11 September 2025.
Penunjukan ini tercantum dalam keputusan para pemegang saham perusahaan.
Vice President Corporate Communication Pertamina, Fadjar Djoko Santoso, mengonfirmasi kabar tersebut.
“Iya, mengacu salinan keputusan para pemegang saham perusahaan,” ujarnya dikutip dari Antaranews.com, Jakarta, Sabtu.
Dari Istana ke Perusahaan BUMN
Sebelum dipercaya sebagai komisaris, Hasan Nasbi menjabat sebagai Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan atau Presidential Communication Office (PCO).
Jabatannya berakhir pada 16 September 2025 setelah Presiden Prabowo Subianto melantik Angga Raka Prabowo sebagai penggantinya.
Bersamaan dengan itu, struktur kelembagaan komunikasi pemerintahan juga berubah.
BACA JUGA : Tragedi Freeport: Dua Jenazah Ditemukan, Lima Pekerja Masih Dicari
Kantor Komunikasi Kepresidenan resmi berganti nama menjadi Badan Komunikasi Pemerintah.
Pergantian ini sekaligus menandai peralihan kepemimpinan dalam urusan komunikasi strategis negara.
Hasan, yang lahir di Bukittinggi, Sumatera Barat pada 1979, bukanlah sosok asing dalam dunia politik dan komunikasi publik.
Ia dikenal sebagai pengamat politik sekaligus pendiri Lembaga Survei Cyrus Network, yang pernah berperan aktif dalam memetakan opini publik nasional.
Jejak Politik Hasan Nasbi
Selain kiprahnya di lingkar istana, Hasan juga pernah masuk ke Tim Gugus Tugas Sinkronisasi Pemerintahan pasangan Presiden dan Wakil Presiden Terpilih RI, Prabowo Subianto – Gibran Rakabuming Raka.
Keterlibatan itu semakin mengukuhkan posisinya sebagai figur yang memiliki peran strategis dalam transisi pemerintahan.
Dengan latar belakang tersebut, kehadirannya di Pertamina dinilai membawa keunggulan tersendiri.
Kompetensi komunikasi publik dan pengalamannya dalam strategi politik diharapkan mampu memperkuat fungsi pengawasan dan hubungan pemangku kepentingan di tubuh Pertamina.
Harapan Baru untuk Pertamina
Pertamina saat ini tengah menghadapi tantangan besar.
BACA JUGA : Cemburu Membara, Pria Bakar Rumah dan Lukai Istri serta Mertua
Di satu sisi, perusahaan harus menjaga stabilitas pasokan energi fosil untuk kebutuhan nasional.
Namun di sisi lain, pemerintah juga mendorong transisi energi menuju pemanfaatan energi baru dan terbarukan.
Dalam situasi ini, komunikasi efektif dengan publik dan pemangku kepentingan menjadi sangat penting.
Penunjukan Hasan Nasbi sebagai komisaris dipandang sebagai langkah strategis untuk memperkuat tata kelola perusahaan sekaligus memperluas jejaring komunikasi Pertamina.
“Setiap keputusan pemegang saham tentu diarahkan agar perusahaan semakin transparan, akuntabel, dan adaptif terhadap tantangan energi masa depan,” tegas Fadjar.
Selain penguatan tata kelola, kehadiran Hasan juga dianggap mampu memberikan sudut pandang baru dalam menghadapi dinamika kebijakan energi, baik di tingkat nasional maupun global.
Figur Politik di Kursi Komisaris
Fenomena penempatan tokoh politik atau figur strategis dalam jajaran komisaris BUMN bukan hal baru di Indonesia.
Namun, publik tetap menaruh harapan agar penugasan tersebut memberikan manfaat nyata bagi perusahaan dan masyarakat.
Bagi Hasan Nasbi, amanah ini sekaligus membuka babak baru dalam karier panjangnya di bidang politik, komunikasi, dan kini, energi.
