JAWA BARAT, RBMEDIA.ID – Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menetapkan kurang bayar Dana Bagi Hasil (DBH) untuk Kabupaten Bogor, Jawa Barat.
Dana tersebut akan disalurkan penuh pada tahun 2025.
Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan (KMK) Nomor 29/MK/PK/2025, total DBH Bogor 2025 yang akan diterima daerah mencapai Rp70.421.532.000.
Dana ini akan menjadi tambahan dukungan kas daerah untuk memenuhi kewajiban belanja yang belum terbayar.
Rincian DBH Bogor 2025
Kurang bayar DBH Bogor 2025 bersumber dari DBH Pajak, Cukai Hasil Tembakau, dan Sumber Daya Alam.
Berikut rinciannya:
Pajak Penghasilan (PPh):
PPh Pasal 21: Rp15.958.629.000
PPh Pasal 25/29: Rp477.371.000
Pajak Bumi dan Bangunan (PBB):
Migas: Rp516.713.000
Non Migas: Rp2.228.153.000
Panas Bumi: Rp2.429.137.000
Sektor Lainnya: Rp33.433.000
Cukai Hasil Tembakau (CHT): Rp317.314.000
Sumber Daya Alam (SDA):
Gas Bumi: Rp829.261.000
Landrent Batubara: Rp1.320.000
Royalti Batubara: Rp9.720.711.000
Panas Bumi: Rp37.909.490.000
Dasar Hukum Penyaluran
Penyaluran DBH Bogor 2025 mengacu pada KMK Nomor 29/MK/PK/2025 tertanggal 24 Juli 2025.
Kebijakan ini memastikan pemerintah daerah menerima hak DBH secara penuh melalui transfer tunai dari Rekening Kas Umum Negara ke Rekening Kas Umum Daerah.
Dengan adanya kepastian penyaluran ini, Kabupaten Bogor diharapkan dapat memperkuat kas daerah sekaligus menjaga keberlanjutan pembangunan.
