BENGKULU, RBMEDIA.ID – Ancaman krisis bahan bakar minyak (BBM) kembali menghantui Provinsi Bengkulu.
Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Himpunan Pertashop Merah Putih Indonesia (DPP HPMPI) Steven menegaskan perlunya langkah konkret dari semua pihak agar masalah serupa tidak terulang.
Pendangkalan Alur Pelabuhan Jadi Hambatan Utama
Steven menyoroti pengerukan alur pelabuhan yang sebelumnya telah menjadi perhatian Wakil Presiden dan mendapat tindak lanjut berupa Instruksi Presiden.
Sayangnya, pengerjaan yang berakhir pada 31 Agustus 2025 itu belum mencapai target.
“Fakta di lapangan menunjukkan target kedalaman alur LWS 6 meter tidak tercapai, hasilnya hanya berkisar 2,9–3 meter,” ujar Steven dikutip dari Antaranews.com, Minggu (7/9).
Menurutnya, kondisi tersebut membuat kapal berkapasitas besar enggan masuk karena risiko tinggi.
Akibatnya, rantai pasok energi kembali terganggu.
“Informasi terakhir saya peroleh, beberapa kapal memilih tidak ambil risiko masuk ke alur pelabuhan karena terlalu dangkal,” tambahnya.
BACA JUGA : Pemula Wajib Tahu! Strategi Ampuh Usaha Rumahan Sukses
Pertamina Bengkulu memang sudah berupaya menjaga suplai dengan menambah pasokan dari provinsi lain.
Namun, Steven menilai langkah itu justru memunculkan ketergantungan pada distribusi Reguler, Alternatif, dan Emergency (RAE), sementara depot BBM Bengkulu belum dioptimalkan.
Dampak Nyata Bagi Masyarakat
Steven mengingatkan bahwa masalah pendangkalan ini bukan sekadar teknis, melainkan berdampak luas bagi masyarakat.
“Pulau terluar berisiko kembali terisolir, aktivitas transportasi industri terganggu, rantai distribusi bahan pokok dan kebutuhan dasar masyarakat juga terancam,” jelasnya.
Sementara itu, Pemerintah Provinsi Bengkulu sudah menunjukkan komitmen nyata dengan menurunkan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) dari 10 persen menjadi 7,5 persen.
Namun, Steven menilai kebijakan tersebut hanya akan efektif bila pasokan BBM tetap stabil.
“Penurunan harga akan terasa jika ketersediaan BBM, khususnya non-subsidi, benar-benar terjamin,” tegasnya.
BACA JUGA : Ide Usaha Rumahan Modal Kecil, Cocok untuk Pemula
Seruan Pembentukan Satgas Pengawasan
Untuk mencegah krisis terulang, Steven mendorong pemerintah pusat memberi atensi penuh.
“Pelabuhan adalah urat nadi perekonomian daerah. Bila terganggu, efek domino akan meluas ke berbagai sektor,” ucapnya.
Ia menyerukan pembentukan Satuan Tugas (Satgas) Pengawasan dan Penanggulangan yang melibatkan lintas kementerian, pemerintah daerah, DPR RI, DPD RI, serta BUMN terkait.
Menurutnya, langkah ini penting agar pengerukan alur pelabuhan berjalan sesuai rencana, transparan, dan bebas penyalahgunaan.
Selain itu, Steven menekankan perlunya penguatan distribusi energi melalui sinergi antara depot, suplai RAE, serta optimalisasi armada distribusi.
“Saatnya menghapus ego sektoral, bergandeng tangan dengan semangat gotong royong demi menjaga keberlangsungan masyarakat dan stabilitas ekonomi,” ujarnya.
Peran Vital Pertashop
Steven menegaskan, para pengusaha Pertashop siap mengambil bagian dalam menjaga kestabilan energi.
“Pertashop adalah penyalur energi rakyat, tidak hanya di perkotaan, tetapi juga di pelosok desa yang jauh dari SPBU,” katanya.
Menurutnya, ketersediaan energi, perekonomian daerah, dan keberlangsungan UMKM adalah kepentingan bersama yang wajib dijaga.
Dengan suplai BBM yang stabil, keadilan energi dapat benar-benar dirasakan masyarakat hingga ke daerah terpencil.
