“Pelabuhan adalah urat nadi perekonomian daerah. Bila terganggu, efek domino akan meluas ke berbagai sektor,” ucapnya.
Ia menyerukan pembentukan Satuan Tugas (Satgas) Pengawasan dan Penanggulangan yang melibatkan lintas kementerian, pemerintah daerah, DPR RI, DPD RI, serta BUMN terkait.
Menurutnya, langkah ini penting agar pengerukan alur pelabuhan berjalan sesuai rencana, transparan, dan bebas penyalahgunaan.
Selain itu, Steven menekankan perlunya penguatan distribusi energi melalui sinergi antara depot, suplai RAE, serta optimalisasi armada distribusi.