“Kami pastikan pemangkasan tunjangan dan fasilitas ini dilakukan agar sesuai dengan prinsip efisiensi sekaligus menjaga kepercayaan publik,” tegasnya.
Lebih lanjut, ia menekankan bahwa anggota DPR yang telah dinonaktifkan tidak lagi berhak menerima gaji maupun tunjangan.
“Kami juga akan memproses penonaktifan melalui Mahkamah Kehormatan DPR RI,” tambah Dasco.
Transparansi sebagai Komitmen Publik
Langkah DPR membuka detail gaji dan tunjangan ini dipandang sebagai bentuk tanggung jawab.
Selama ini, publik kerap menyoroti besaran gaji wakil rakyat yang dianggap jauh lebih tinggi dibandingkan rata-rata pendapatan masyarakat.
Page 4 of 5
