Evaluasi dilakukan terhadap biaya langganan listrik, jasa telepon, komunikasi intensif, hingga tunjangan transportasi.
Dasco menegaskan, “Ada beberapa komponen fasilitas yang kami kurangi agar lebih sesuai dengan prinsip efisiensi dan kebutuhan nyata.”
Keputusan keempat menegaskan bahwa anggota DPR yang sudah dinonaktifkan partai politik tidak akan menerima hak-hak keuangan.
Kemudian, poin kelima menugaskan pimpinan DPR untuk menindaklanjuti penonaktifan anggota dengan melibatkan Mahkamah Kehormatan DPR serta mahkamah partai politik masing-masing.