KAUR, RBMEDIA.ID -Jumlah anak yang tidak bersekolah di Kabupaten Kaur ternyata cukup tinggi.
Berdasarkan data resmi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kaur, tercatat ada 1.087 Anak Tidak Sekolah (ATS) pada tahun 2025.
Angka ini memunculkan keprihatinan sekaligus menjadi pekerjaan rumah besar bagi pemerintah daerah.
Data ATS Terungkap dalam Rakor
Kepala Bidang PAUD dan Pendidikan Non Formal (PNF) Disdikbud Kaur, Albit Romantika, S.I.Pust, menyampaikan langsung data tersebut dalam rapat koordinasi identifikasi, verifikasi, dan validasi ATS yang digelar Kamis (11/9) di Aula Hotel Mulia Kaur.
BACA JUGA : WatchOS 26 Hadirkan Fitur Hipertensi dan Sleep Score untuk Apple Watch
“Data yang masuk ke sistem informasi layanan anak tidak sekolah, di Kabupaten Kaur ada sebanyak 1.087 anak yang tidak sekolah,” ungkap Albit, dikutip dari KORANRB.ID.
Menurutnya, ada beberapa faktor utama yang membuat angka ATS masih tinggi.
Faktor ekonomi, sosial budaya, hingga bullying di sekolah menjadi penyebab dominan.
“Ada beberapa faktor yang menyebabkan jumlah anak yang tidak sekolah ini tinggi, ini harus menjadi PR bersama,” tegasnya.
Faktor ekonomi terlihat dari banyaknya orang tua yang tidak mampu membiayai pendidikan anak.
Kondisi ini mendorong sebagian anak memilih bekerja daripada bersekolah.
Dari sisi sosial budaya, kasus pernikahan dini—khususnya pada anak perempuan usia SMA—masih cukup tinggi. Sementara bullying membuat sebagian anak enggan melanjutkan sekolah karena merasa tidak nyaman.
Upaya Pemkab Kaur Mengatasi ATS
Untuk menekan angka anak tidak bersekolah, Pemkab Kaur melalui Disdikbud mulai menggandeng berbagai pihak.
Rakor yang digelar menghadirkan perwakilan Dukcapil, guru PAUD, TK, Camat, hingga Dinas Sosial.
Kolaborasi ini diharapkan dapat menghasilkan langkah konkret dalam mengatasi permasalahan ATS.
BACA JUGA : Lumpur Tutup Akses Evakuasi, Nasib 7 Pekerja Freeport Masih Terkurung
“Peran operator sekolah sangat penting untuk memutakhirkan data siswa dan melakukan deteksi dini ATS. Akan ada penataan ulang yang dilakukan, dan akan disampaikan ke pimpinan seperti apa rencana aksi yang akan dilakukan. Ini adalah tanggung jawab semua pihak,” jelas Albit.
Ia juga menegaskan perlunya keterlibatan pemerintah desa dalam mendata anak putus sekolah di wilayah masing-masing.
Data yang akurat menjadi dasar penting untuk merancang program penanganan.
“Harus ada pendataan lagi. Ini yang baru terlapor, saya yakin masih cukup banyak yang tidak sekolah, khususnya di wilayah pelosok,” tambahnya.
Harapan ke Depan
Pemkab Kaur berkomitmen menjadikan persoalan ATS sebagai isu prioritas. Dengan data yang lebih valid dan kerjasama lintas sektor, diharapkan angka 1.087 ATS bisa ditekan secara bertahap.
Pendidikan menjadi kunci pembangunan daerah, sehingga memastikan anak-anak tetap bersekolah merupakan investasi jangka panjang.
“Ini bukan hanya tanggung jawab pemerintah, tetapi juga keluarga dan masyarakat. Semua harus bersinergi agar tidak ada lagi anak di Kaur yang kehilangan hak pendidikan,” pungkas Albit.
